VISI.NEWS | JAKARTA – Di tengah memanasnya situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah menegaskan, keberangkatan jemaah tidak akan dihentikan selama Arab Saudi masih membuka akses ibadah haji.
Lebih dari itu, pemerintah juga menjamin bahwa tidak akan ada tambahan biaya yang dibebankan kepada jemaah, meskipun terdapat tekanan anggaran akibat dinamika global. “Pemerintah terus melakukan pembahasan intensif terkait pemenuhan kebutuhan anggaran, termasuk mekanisme pembiayaannya, mengingat nilainya cukup signifikan,” ujar Menhaj dalam keterangannya.
Kepastian ini menjadi angin segar bagi calon jemaah. Jadwal keberangkatan pun tetap sesuai rencana, dengan kloter pertama mulai masuk asrama haji pada 21 April dan diberangkatkan ke Tanah Suci sehari setelahnya, yakni 22 April 2026.
Dalam pembukaan Rapat Konsolidasi Petugas di Asrama Haji Kelas I Jakarta, Menhaj menekankan bahwa integritas petugas menjadi kunci utama keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini. Ia menyoroti perubahan penting dalam struktur pengawasan, dari sebelumnya “petugas pengawas” menjadi “petugas pengawas serta tim monitoring dan evaluasi (monev)”.
Menurutnya, perubahan nomenklatur ini bukan sekadar administratif, melainkan langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan secara menyeluruh. “Penyelenggaraan tahun ini harus lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya,” tegasnya.
Penguatan ini juga disebut sebagai bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas layanan publik, khususnya di sektor penyelenggaraan ibadah haji melalui kementerian yang baru dibentuk tersebut.
Menhaj mengungkapkan bahwa pihaknya telah berhasil membersihkan sekitar 70–80 persen praktik non-prosedural dalam penugasan petugas haji. Sisa persoalan yang ada akan diperketat melalui sistem pengawasan baru yang lebih terintegrasi.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemenhaj, Dendi Suryadi melaporkan bahwa rapat konsolidasi ini diikuti oleh 116 peserta lintas instansi, mulai dari kementerian, lembaga pemerintah, hingga pemerintah daerah. Selain itu, pengawasan juga diperkuat dengan kehadiran 70 petugas pelindungan jemaah dari unsur TNI dan Polri.
Ia menegaskan bahwa sinergi lintas sektor ini menjadi fondasi penting dalam memastikan keberhasilan penyelenggaraan haji di tengah tantangan global yang tidak menentu.
Sebagai pedoman kerja, Kemenhaj menetapkan lima indikator utama keberhasilan. Di antaranya adalah terpenuhinya kuota haji 100 persen, penurunan angka kematian jemaah, tidak adanya jemaah hilang, berkurangnya berbagai kendala layanan, serta nihilnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Dengan indikator tersebut, pemerintah menargetkan tercapainya tiga misi besar: sukses penyelenggaraan, sukses ekosistem ekonomi, serta sukses adab dan peradaban haji. Semua itu, menurut pemerintah, hanya dapat dicapai melalui integritas, profesionalitas, dan koordinasi yang solid di semua lini pelayanan.
@uli
