Hanya Beberapa Anggota DPRD Kab. Bandung Saja Aktif Menjawab Via WA Seputaran Bansos

Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar./visi.news/ki agus.
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Dari sekian puluh anggota DPRD Kabupaten Bandung, hanya beberapa orang atau anggota saja yang berkenan menjawab via pesan WhatsApp seputaran bantuan sosial bagi masyarakat terdampak pandemi-19. Terutama berkaitan dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Salah seorang anggota DPRD Kab. Bandung yang menanggapi, dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar, mengatakan, Bansos Reguler seperti Program Sembako BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), berperan penting sebagai upaya menggerakkan perekonomian rakyat. Karena bahan pangan yang dibeli, bisa didapat dari pemasok lokal. Mungkin berupa industri kecil atau mikro. Secara global usaha tersebut bisa dikategorikan sebagai upaya pembenahan perekonomian masyarakat.

Sementara pendataan ulang setelah sebelumnya dilakukan verifikasi, diharapkannya, bisa segera dilakukan. “Untuk validasinya bisa bersama Kepala Desa serta RT/RW agar data yang diperoleh bisa valid dan tidak lagi terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan,” katanya, via telepon, Senin (6/7/2020).

Ditambahkan Irwan, antara KPH dan KPM keduanya sama saja sebagai penerima bantuan dari pemerintah, hanya beda nama. Begitu juga dengan Sumbangan Bantuan Tunai (SBT) tidak ada perbedaan sama sekali.

Dia berharap semestinya sebelum digulirkan bantuan tersebut, dilakukan pembinaan yang berfokus sehingga ada persiapan dalam pengelolaannya. Selain itu, harus pula ada kesiapan dari penerima bantuan yang bila sudah mapan harus mau berhenti dan digantikan dengan keluarga lainnya. Tujuannya agar terjadi pemerataan bagi semua warga miskin untuk bisa mandiri dan berpenghasilan.

Mengenai berapa prosentase warga miskin yang sudah tertanggulangi, dijelaskan Irwan, hingga sampai hari ini belum diperoleh datanya. Dia mengasumsikan kalau sekarang sudah terjadi peningkatan warga miskin baru yang jumlahnya sangat signifikan.

“Penyebab bertambahnya Orang Miskin Baru itu akibat dari korban PHK, sehingga angka kemiskinan saat ini cukup membengkak dan memerlukan keseriusan pemerintah dalam upaya menanggulanginya,” ujarnya.

Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) disebutkannya masih bersifat kompetitif bila dijadikan motivasi penggerakan ekonomi masyarakat. Karena solusi daripada persalahan tersebut bertumpu pada stabilitas perekonomian masyarakat.

Bisa saja AKB sebagai solusi, ungkapnya, sebagai upaya pemulihan perekonomian masyarakat berikut penerapan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Namun sejauh mana validasi data yang akan dikeluarkan Pemkab Bandung untuk memberikan kenyamanan dan keamanan di tengah pandemi covid-19 ini, itu yang semestinya bisa dijadikan tolok ukur. @qia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

UMKM Harus Jadi Prioritas Pemerintah

Sen Jul 6 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Pemerintah harus bisa membenahi dan memberikan prioritas bagi warga miskin baru dan lama melalui sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar masyarakat bisa mandiri sebagai mata pencahariannya di masa pandemi Covid-19. Melalui sektor UMKM, anggota DPRD Kabupaten Bandung, dari Fraksi Golkar, Agung Yansusan, mengatakan, akan terdongkrak […]