Hari Ini, KPU Kab Tasikmalaya Umumkan Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Terkait Pelanggaran Administrasi

Editor :
Logo KPU Kab. Tasikmalaya./visi.news/istimewa.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Hari ini, Senin (11/1/2021) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya berencana mengumumkan hasil tindak lanjut surat rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran administrasi dengan sanksi diskualifikasi.

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, Zamzam Jamaludin mengatakan, pihaknya sampai saat ini memang masih melakukan pencermatan, pengkajian, dan pematangan terkait surat rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran administrasi Pemilu oleh calon bupati petahana, Ade Sugianto.

“Mudah-mudahan ini bisa selesai dalam waktu dekat dan bisa segera menuangkan ke dalam keputusan akhir,” kata Zamzam Jamaludin saat dikomfirmasi melalui telepon, Minggu (10/1/2021).

Meski demikian, Zamzam mengaku sampai saat ini belum ada keputusan, namun sedang ditindaklanjuti. Alasannya, karena persoalan ini terkait dengan masalah hukum tentunya perlu kecermatan, dan perlu penggalian dari sumber-sumber yang betul-betul mumpuni dalam bidang hukum kepemiluan.

Terkait tenggang waktu pembahasan yang sudah lewat tujuh hari, Zamzam mengklaim waktu tujuh hari itu bukan berdasarkan kalender, namun hari kerja sesuai dengan PKPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang tindak lanjut pelanggaran administrasi. Dengan demikian jika surat rekomendasi itu diterima 30 Desember 2020, maka masih ada waktu hingga saat ini.

“Berdasarkan hitungan kami, hari besok sudah selesai dan bisa diumumkan,” ucapnya.

Sayang, Zamzam tidak menginformasikan siapa saja yang sudah diperiksa terkait pelanggaran administrasi itu. Dia hanya menjawab ada pihak-pihak terkait yang sudah diperiksa dan baru akan dijelaskan nanti sekaligus dengan pengumuman.

“Kami belum bisa menyampaikan nama-namanya karena itu bagian dari materi yang nanti akan diumumkan,” ujarnya.

Ketika ditanya, apakah sanksi dari pelanggaran administrasi itu diskualifikasi? Zamzam menjelaskan bahwa kewenangan KPU meneruskan atau menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Nanti saja tunggu, pasti akan diumumkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui dikeluarkannya rekomendasi Bawaslu dengan sanksi diskualifikasi calon bupati petahana, Ade Sugianto menyusul keputusan adanya pelanggaran kewenangan jabatan.

Hal itu sesuai hasil penyelidikan sebuah laporan dan memenuhi putusan sanksi administrasi oleh Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya dan dinyatakan melanggar Pasal 71 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Saat ini, kami masih menunggu tindak lanjut dari KPU Kabupaten Tasikmalaya.
Sebab, KPU diberikan waktu tujuh hari kerja untuk menindaklanjuti setelah rekomendasi diterima. Namun sekarang sudah lewat dari tujuh hari,” kata Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Khoerun Nasichin.

Dijelaskan Khoerun, calon petahana Ade Sugianto melalui jabatannya sebagai Bupati Tasikmalaya diketahui sesuai bukti-bukti telah mengeluarkan naskah dinas untuk program sertifikasi tanah wakaf masjid ke tiap DKM di Kabupaten Tasikmalaya.

Program itu mengharapkan semua DKM yang mendapatkan program sertifikasi tanah wakaf untuk mendukung pasangan calon petahana nomor 2 Ade Sugianto-Cecep Nurul Yakin di Pilkada Tasikmalaya 2020.

Sesuai pasal 71 ayat 5 Undang Undang Nomor 10 tahun 2016, sanksinya yakni diskualifikasi. Karena berdasarkan berbagai proses yang dilakukan Bawaslu, dinyatakan telah melanggar Pasal 71 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016.

Penetapan hasil penyelidikan laporan ini, lanjut Khoerun, berawal adanya laporan dari pihak pasangan calon nomor 4 Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos.

“Jadi berawal dari laporan dan bukan temuan dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. Kita tunggu saja nanti hasil keputusan KPU atas rekomendasi sanksi pelanggaran dari Bawaslu,” ungkapnya.

Atas pelanggaran itu, yang sebelumnya dilaporkan oleh pasangan Iwan-Iip ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Selanjutnya, setelah melalui berbagai proses, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi temuan pelanggaran itu ke KPU Kabupaten Tasikmalaya dengan sanksi diskualifikasi.

“Sifat rekomendasi itu tidak memaksa. Namun KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu,” kata Khoerun Nasichin.

Menurutnya, sesuai aturan rekomendasi itu harus ditindaklanjuti dengan batas waktu 7 hari tanggal kalender. Sesuai aturan rekomendasi Bawaslu yang tidak diindahkan KPU, maka Bawaslu akan berikan teguran tertulis.

Sementara itu Ketua Tim Pemenangan pasangan Iwan – Iip , H. Ami Fahmi mengatakan sanksi diskualifikasi yang mengancam calon petahana Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto dan Cecep Nurul Yakin oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya karena adanya fakta pelanggaran kewenangan jabatan. Sanksi itu sudah dianggap tepat sesuai peraturan.

“Sudah tepat dalam menegakan aturan hukum di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jika KPU mengeluarkan sanksi,” kata Ketua Tim Pemenangan pasangan Iwan – Iip , H. Ami Fahmi.

Menurutnya, saksi tersebut merupakan dampak dari tindakan Ade Sugianto, yang saat ini menjabat Bupati Tasikmalaya. Sesuai hasil penyelidikan Bawaslu, Ade Sugianto menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan kedinasannya untuk mengkampanyekan dirinya sebagai Calon Bupati Tasikmalaya petahana.

Dengan tindakan tersebut, Pilkada Kabupaten Tasikmalaya menjadi tidak adil dan tidak demokratis sehingga bertentangan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, ungkapnya. @arn

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kasus Covid-19 di Kota Tasikmalaya Terus Naik, Kemarin Bertambah 115

Ming Jan 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kasus Covid-19 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, terus mengalami kenaikan. Hari Minggu (10/1/2021), Satgas Penanganan Covid-19 melaporkan terdapat penambahan 115 orang terinfeksi virus corona. Tak hanya penambahan kasus baru, tapi juga terjadi penambahan dua kasus meninggal dunia. Total kasus terkomfirmasi positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya sebanyak 2.543 […]