Hedi, “Pelanggaran ASN Kebanyakan melalui Medsos”

Editor :
Hedi Ardia selaku Koordinator Divisi Bidang pengawasan dan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Bandung Jawa Barat, saat diwawancara wartawan di kantor Bawaslu, Jumat (18/9)./visi.news/yusup suriatna

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Kordinator Divisi Bidang Pengawasan dan Antar Lembaga Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bandung Hedi Ardia mengatakan, kebanyakan pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) adalah melalui media sosial (medsos).

“Saat ini memang pelanggaran yang dilakukan masih dalam kategori ringan, namun saya perlu menyampaikan ke publik karena nanti ke depan nya akan dikenai pasal pidana bukan hanya kode etik,” tegas Hedi saat diwawancara wartawan di kantor Bawaslu, Jalan Raya Soreang-Ciwidey, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (18/9) siang.

Menurut Hedi, pilkada saat ini cukup spektakuker. Sebab, belum ada penetapan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung, pelanggaran yang dilakukan ASN terus bertambah.

“Kebanyakan pelanggaran yang dilakukan adalah aktif dalam media sosial, seperti memberikan like kepada para kandidat serta komentar-komentar dukungan,” jelasnya.

Tambah Hedi, like dan komentar dalam media sosial tersebut mungkin rasa simpati terhadap pasangan calon. Namun, like dan komentar tersebut yang dilakukan oleh ASN berupa pelanggaran.

“Saat ini ASN yang melanggar akan diberi sanksi berupa teguran. Namun nanti setelah penetapan nomor urut paslon yakni tanggal 23 september, sanksinya akan berupa pidana,” tegasnya.

Hedi menambahkan, saat ini jumlah ASN yang diduga melanggar yakni melakukan like dan komentar di media sosial berjumlah 14 orang. “Kriteria kesalahan yang dilakukan di antaranya nge-like, memberikan komentar dan berfoto bersama pasangan calon,” tuturnya.

Pihaknya berpesan kepada ASN untuk jaga diri, jangan terlampau dekat, dan jangan kelewat batas. Pasalnya 23 September nanti, argonya masih tetap berjalan.

Selain Itu, kades juga dalam pemantauan karena banyak kepala desa beraktivitas dengan beberapa paslon. “Jika melanggar, pasti akan ada sanksinya,” tegasnya.

Lanjut Hedi, ada beberapa kades beraktivitas dengan paslon. “Sama seperti ASN, kalau kedapatan saat ini berupa teguran. Sesudah penetapan tanggal 23 September, sanksinya berupa pidana,” pungkasnya. @yus

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

H. Eep Ajak Masyarakat Lakukan Pencegahan Penyebaran Renternir

Jum Sep 18 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Ketua Pansus IV DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PAN, H. Eep Jamaludin, mengajak semua elemen untuk saling bahu membahu melakukan pecegahan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap Renternir dan Bank Emok. Ditambahkan Eep, DPRD sekarang tengah melakukan pembahasan Raperda tentang Renternir yang diharapkan secara komprehensif bisa menjadi penanggulangan […]