VISI.NEWS – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Drs. Juhana, M.M.Pd., meminta kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mematuhi aturan yang berlaku yakni netral dalam tahapan Pilkada Kabupaten Bandung.
Menurutnya, dalam tahapan Pilkada saat ini, alangkah lebih baik jika ASN ikut membantu KPU mensosialisasikan dan mensukseskan Pilkada untuk meningkatkan angka partisipasi kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Jika ASN melanggar, tidak netral dalam tahapan Pilkada ini, jelas ada sanksinya baik ringan maupun berat. Prosesnya mulai pemanggilan, selanjutnya disidang. Satu orang, sidangnya mencapai lima kali,” jelas Juhana kepada wartawan di kantor Disdik di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/11/2020) Sore.
Menurutnya, dengan sanksi yang diberikan melalui proses persidangan tersebut, pihaknya mengaku khawatir hal ini kemudian menjadi kepentingannya. Pasalnya, nanti banyak pekerjaaan yang
sebetulnya bukan ranahnya.
“Saya lebih baik terus mensosialisasikan Pilkada ini, daripada nantinya banyak guru tidak ngerti dan tidak tahu dia melanggar. Dari pada seperti itu, lebih baik kita preventif melakukan sosialisasi. Jangan sampai ada PNS yang melanggar,” tuturnya.
Oleh karena itu, pihaknya menghimbau kepada seluruh warga Disdik baik guru, kepala sekolah, pengawas dan penilik, agar tetap mematuhi netralitas ASN dalam Pilkada.
“Kalau urusan aspirasi silahkan pribadi masing-masing. Yang jelas, saya menghimbau tanggal 9 Desember datang ke TPS untuk meningkatkan angka partisipasi kehadiran pemilih di TPS. Jangan sampai tidak datang, pilihlah sesuai dengan pilihannya,” himbaunya.
Juhana menambahkan, sosialisasi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Sosialisasi yang dilakukan juga merupakan permintaan dari Bawaslu.
Lanjut Juhana, selain permintaan Bawaslu, sosialisasi ini juga dilaksanakan sesuai peraturan dari Sekretaris Daerah. Kata dia, sosialisasi dalam tubuh Disdik sendiri dilakukan secara luring, tidak dalam jaringan. Ada kegiatan tatap muka sembari giat mempromosikan Program Indonesia Pintar bersamaan dengan sosialisasi netralitas.
“Dalam permintaan untuk sosialisasi ini, saya dipanggil Bawaslu sebanyak dua kali, agar bersama-sama membantu Bawaslu untuk mensosialisikan Pilkada ini,” pungkasnya. @yus