VISI.NEWS — Banyak warga HokCay (Molohok bari Ngacay) saat pemerintah memberikan bantuan di masa pandemi covid 19, dengan alasan tidak merata dan banyak warga miskin lainnya yang terlewatkan sehingga mengundang kecemburuan sosial.
Keluhan warga tersebut, dikatakan Hj. Sari Sondari, S. Sos., anggota Komisi II Bidang Ekonomi DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Hj. Sari Sondari, S. Sos., semestinya ada pemerataan dalam pembagian bantuan tersebut.
Masalah itu, dikemukakannya, harus segera ditindak lanjuti dengan melakukan pendataan ulang. Jadi warga miskin yang terlewat kemarin bisa menikmati bantuan karena tepat sasaran.
“Selain itu kami akan memberikan motivasi dengan mendorong warga melalui usaha kecil mandiri yang digelontorkan pemerintah. Tujuannya agar warga korban dampak pandemi covid 19 tidak merasa ketergantungan bantuan,” katanya usai Reses Tahun Sidang 2020-2021 di Masjid Nurul Falah Komplek Sukamenak Indah Kab. Bandung, Rabu (11/11/2020).
Melalui Usaha Kecil Mandiri (UKM), Sari yakin, akan ada peningkatan ekonomi bagi warga. Karena dengan modal yang diberikan bisa dimanfaatkan untuk membuka usaha sendiri. Terutama bagi warga korban PHK.
Dia mengharapkan, pemerintah juga bisa membantu mengenai legalitas usahanya dan pengembangannya dalam pemasaran. Dengan demikian akan tercipta harmonisasi antara warga dengan pemerintah, karena warga merasa sudah difasilitasi.
Demikian juga dengan warga milenial, lanjut dia, harus ada wadah dan penyaluran potensi melalui usaha yang bisa diciptakannya. Jelas hal itu memerlukan modal, dan pemerintah sudah mempersiapkan untuk permasalahan tersebut.
“Untuk itu kami meminta kepada pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Bandung supaya ada kemudahan bagi semua semua warga dalam mengakses penerima bantuan modal. Tujuannya jelas, guna menghindari jumlah pengangguran terutama warga milenial,” ujarnya. @qia.
