Hukum Tata Ruang di Kab. Bandung Tidak Berfungsi

Editor :
Ketua Fraksi NasDem DPRD Kab. Bandung, Toni Permana./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Hukum Tata Ruang merupakan instrumen yang mengatur kebijakan penataan ruang, mulai dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, sampai pada pengendalian pemanfaatan ruang. Semenntara fungsi pada penerapannya, dikatakan Ketua Fraksi NasDem DPRD Kab. Bandung, Toni Permana, cenderung tidak signifikan dan lebih mengarah pada ego sectoral.

Toni mengakui, alih fungsi lahan dan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bandung seolah semena-mena dalam pengerjaannya. Termasuk kemudahan memberi izin kepada pihak penyelenggara yang menjadikan hukum tata ruang dilanggar disebabkan terjadinya alih fungsi lahan.

“Siapa pelaksananya, pada siapa meminta izin, berapa anggarannya, daerah mana yang dijadikan terget, kita tidak mengetahuinya sama sekali. Kalau pun tahu, itupun sudah dikerjakan sebagian dan ada laporan dari warga sekitarnya,” katanya di Baleendah, Minggu (13/12/2020).

Untuk kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan yang dilakukan perusahaan besar Podomoro di wilayah Kecamatan Bojongsoang Kab. Bandung, disebutkan dia, sebagai salah bukti keleluasaan kemudahan pemberian izin. Penggantian lahan yang katanya akan dilakukan hingga saat ini tidak terealisasikan.

Secara historis, Toni menerangkan, wilayah Bojongsoang adalah daerah resapan air. Makanya warga sekitar menggunakan lahan sekitar untuk lahan pertanian dan juga lahan untuk pengembangan perikanan air tawar. Dan dahulu Bojongsoang dikenal sebagai pusat pengembangbiakan ikan atau lumbung ikan, selain daerah lainnya seperti majalaya dan ciparay. Namun kini, dengan bertambahnya penduduk di wilayah Kabupaten Bandung sebagai salah satu penyangga ibu kota Propinsi Jabar, ternyata situasi dan kondisinya sudah berubah menjadi perumahan-perumahan, termasuk yang paling besar adalah Podomoro.

Memang secara eksisting wilayah tersebut, lanjut dia, merupakan zona kuning yang bisa dirubah fungsinya untuk pembangunan. Ironisnya, wilayah kering dan tandus dijadikan zona hijau yang untuk mensuburkannya kembali akan butuh waktu panjang.

Baca Juga :  Tisna Umaran Resmi Jabat Sekda Kabupaten Bandung

Padahal secara sederhana, imbuh dia, pengertian hukum tata ruang sebagai hukum yang mengatur penataan ruang yang terdiri dari sudut sosial, ekonomi, dan budaya menciptakan syarat- syarat yang paling menguntungkan bagi pengembangan hidup masyarakat diwilayah tersebut. Kenyataannya malah masyarakat tersingkir dari wilayah.

“Apakah perumahan Podomoro ada dampak positifnya bagi warga sekitar, siapa yang akan membelinya, bagaimana penggantian lahan yang sudah terpakai, kenyataannya pribumi tersingkir ke pelosok dan pendatang jadi penghuni baru,” ujar dia.

Sementara pada 6 September 2019, dikemukakannya, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres), Nomor 59 Tahun 2019, tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Perpres ini diterbitkan dengan pertimbangan bahwa luas alih fungsi lahan pangan, khususnya sawah menjadi nonsawah semakin meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun sehingga berpotensi dapat mempengaruhi produksi padi nasional dan mengancam ketahanan pangan nasional.

“Jadi wajar bila kesewenang-wenangan pelaksanaan pembangunan akan menjadi ancaman bagi ketahanan pangan dan persediaan padi, karena terjadi alih fungsi lahan yang signifikan,” tegasnya. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu Akan Meningkatkan Pelayanan Haji

Ming Des 13 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syazily menyebut pembangunan gedung Pusat Pelayanan Haji dan Umrah Terpadu (PPHUT) di Kabupaten Tasikmalaya akan meningkatkan kualitas pelayanan calon jamaah haji. Hal itu disampaikan saat meninjau pembangunan gedung PPHUT, Sabtu (12/12/2020) di Kabupaten Tasikmalaya. “Dengan dibangunnya pusat pelayanan haji […]