Hukum Zakat Perusahaan, Ini Hasil Kajian Ulama Komisi Fatwa MUI

Editor Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum zakat perusahaan./via mui.or.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum zakat perusahaan.

Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang zakat perusahaan sebagaimana dilansir laman mui.or.id, adalah sebagai berikut:

Ketentuan Hukum

1. Kekayaan perusahaan yang memenuhi ketentuan zakat, wajib dikeluarkan zakat.
2. Kekayaan perusahaan yang dimaksud pada angka 1 antara lain;
a. aset lancar perusahaan;
b. dana perusahaan yang diinvestasikan pada perusahaan lain; dan
c. kekayaan fisik yang dikelola dalam usaha sewa atau usaha lainnya.

3. Harta perusahaan dikeluarkan zakatnya dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah berlangsung satu tahun (hawalan al-haul) hijriah/qamariyah;
b. terpenuhi nishab;
c. kadar zakat tertentu sesuai sektor usahanya.

4. Ketentuan nisab dan kadar zakat perusahaan merujuk pada beberapa jenis zakat harta (zakah al-mal); emas dan perak (naqdain), perdagangan (‘urudh al-tijarah), pertanian (al-zuru’ wa al-tsimar), peternakan (al-masyiyah), dan pertambangan (ma’dan).

5. Penghitungan zakat perusahaan adalah berdasarkan keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional, sebelum pembayaran pajak dan pengurangan pembagian keuntungan (/توزيع الأرباحdividen) untuk penambahan investasi ke depan, dan berbagai keperluan lainnya.

Demikian ketentuan zakat di perusahaan bedasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.

Seperti diketahui, Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 di Jakarta, resmi ditutup Menteri Agama Yaqut Cholil Qaumas pada Kamis (11/11/2021).

Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat.

Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. @fen

Baca Juga :  Jemaah Haji Terakhir Dirawat di Saudi Pulang ke Indonesia

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Delapan Sikap Seorang Pembimbing Haji yang Baik, Ini Kriterianya

Sab Nov 13 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Bimbingan Jemaah Haji (Bimjah) pada Direktorat Jenderal (Dirjen) Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag RI Arsad Hidayat mengatakan proses bimbingan merupakan sesuatu yang khas dan bersifat individual,sumber belajar yang paling berharga ada di dalam diri orang dewasa itu sendiri, selanjutnya digali dan […]