VISI.NEWS | JAKARTA – Pembentukan Badan Penyelenggara Haji yang terpisah dari Kementerian Agama diharapkan bisa membuat Penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi di masa mendatang.
Anggota Komisi VIII DPR Alimudin Kolatlena berharap pihak Ditjen PHU (Penyelenggara Haji dan Umrah) Kementerian Agama harus berupaya memberikan pelayanan haji yang terbaik pada penyelenggaran ibadah haji tahun 1446 Hijriyah atau tahun 2025 ini.
“Saya kira ini penting Kemenag harus beri pelayanan terbaik di masa transisi ini, karena tahun depan sepenuhnya di bawa kendalali BP Haji,” tutur Kolatlena saat dihubungi Wartawan di Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Sebagaimana diketahui, tahun 1446 H/2025 M merupakan penyelenggaraan haji terakhir oleh Kemenag, yang mulai tahun depan akan beralih ke Badan Haji dan Umrah sebagai lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Karena, kata Kolatlena, nantinya ada perubahan nomenklatur institusi Kementerian Agama terkait Penyelenggara Haji pada tahun 2026 mendatang.
“Terkait perubahan struktur dan nomenklatur sementara masih menunggu regulasi dan teknis dari pemerintah pusat,” imbuh Kolatlena.
Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara Haji (BPH). Sementara, pelaksanaan haji tahun 2025 masih menjadi tahun tanggung jawab Kementerian Agama.
Untuk itu, Mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku ini mendorong BP Haji terus berbenah agar lebih siap menjadi penyelenggara ibadah haji pada 2026.
“Kan tekad Pak Prabowo sangat ingin agar BPH benar-benar terlibat secara penuh dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun depan,” imbuh Alimudin.
Kolatlena pun mengajak semua pihak berkomitmen menjunjung nilai integritas dalam penyelenggaraan haji tahun depan.
Karena menurutnya, amanah yang diemban BPH merupakan bentuk pengabdian serta pelayanan kepada masyarakat.
“Sinergi antara pemerintah, BP Haji masyarakat sangat penting agar pelayanan haji tidak hanya lebih baik, tetapi juga berkesinambungan,” pungkas Alimudin Kolatlena. @givary
