VISI.NEWS – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengapresiasi Polri yang menangkap terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra. ICW meminta Polri berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas seluruh perkara yang melibatkan Djoko Tjandra.
“ICW mengapresiasi langkah Polri yang akhirnya berhasil meringkus buronan kelas kakap, terpidana kasus korupsi Djoko Tjandra,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Jumat (31/7), sperti dilansir detik.com.
ICW turut meminta Djoko Tjandra kooperatif menjalani masa hukumannya. Selain itu, ICW mendesak Djoko Tjandra membeberkan siapa saja yang membantunya dalam pelarian.
“Spesifik pada Djoko Tjandra, ICW mendesak agar yang bersangkutan kooperatif dalam menjalani masa hukuman serta memberikan informasi kepada penegak hukum tentang pihak-pihak mana saja yang turut membantunya dalam pelarian selama sebelas tahun terakhir,” ujar Kurnia.
Namun, di luar dari itu, ICW menilai terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus juga segera dituntaskan. Berikut catatan ICW terkait kasus Djoko Tjandra:
1. Kepolisian
a. Polri harus mengembangkan terkait adanya kemungkinan petinggi Korps Bhayangkara lain yang juga terlibat dalam membantu pelarian Djoko Tjandra;
b. Polri harus segera menetapkan Djoko Tjandra sebagai tersangka atas dugaan menggunakan surat palsu untuk kepentingan tertentu sebagaimana tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP. Adapun poin ini merujuk pada tindakan yang bersangkutan saat menggunakan surat jalan dari Polri agar bisa melarikan diri;
c. Polri harus segera berkoordinasi dengan KPK untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Djoko Tjandra ataupun advokatnya terhadap pihak-pihak yang membantu pelariannya selama ini;
2. Kejaksaan Agung
a. Kejaksaan Agung harus mengevaluasi kinerja dari Tim Eksekutor pencarian buron Djoko Tjandra. Sebab, tim tersebut pada kenyataannya gagal meringkus terpidana kasus korupsi tersebut;
b. Kejaksaan Agung harus mendalami terkait kepentingan atau motif dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari ketika menemui Djoko Tjandra. Jika ada aliran dana dari Djoko Tjandra terhadap yang bersangkutan, sudah selayaknya Kejaksaan berkoordinasi dengan KPK untuk dapat memproses hukum atas sangkaan tindak pidana suap dan obstruction of justice. Tak hanya itu, ICW juga mendesak agar Korps Adhyaksa segera memberhentikan yang bersangkutan sebagai jaksa di Kejaksaan Agung;
3. Komisi Pemberantasan Korupsi
KPK harus segera berkoordinasi baik dengan kepolisian maupun kejaksaan untuk dapat menangani dugaan tindak pidana suap yang dilakukan Djoko Tjandra ataupun advokatnya serta dugaan obstruction of justice;
4. Dewan Perwakilan Rakyat
ICW mendesak agar DPR segera mengajukan hak angket terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan pelarian dari Djoko Tjandra, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Intelijen Negara;
5. Presiden Joko Widodo
Pelarian Djoko Tjandra ini mestinya dapat dijadikan momentum bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja lembaga-lembaga terkait, yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Imigrasi), dan Badan Intelijen Negara. Sebab, jika tidak ada evaluasi mendalam, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang buronan korupsi lainnya akan melakukan tindakan serupa dengan yang dilakukan Djoko Tjandra.
Djoko Tjandra ditangkap pada Kamis (30/7) malam di Malaysia. Penangkapan ini dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. Djoko Tjandra kemudian dibawa ke Bareskrim sementara untuk penyidikan lebih lanjut. @fen
