ICW: Tren Korting Hukuman Koruptor Naik Sejak Artidjo Pensiun

Editor :
Ilustrasi./foto: istockphoto/marilyn nieves/via cnn indonesia/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat sebanyak 14 terpidana kasus tindak pidana korupsi mendapat pengurangan masa hukuman lewat upaya hukum di tingkat Peninjauan Kembali (PK) sepanjang 2020.

Menurut pemantauan ICW, tren serupa meningkat terutama sejak Artidjo Alkostar resmi purna-tugas atau pensiun sebagai hakim agung pada 2018 lalu.

Kala itu, ICW mencatat sebanyak 24 narapidana kasus korupsi langsung mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

“Praktik ini sebenarnya bermula ketika Hakim Agung Artidjo Alkostar resmi purna-tugas. Hal itu seakan langsung dimanfaatkan terpidana untuk mengajukan PK agar hukumannya dapat dikurangi,” demikian disebut dalam laporan ICW yang dirilis pada Senin (22/3/2021) seperti dilansir CNN Indonesia.

Upaya hukum lewat PK diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP. Di situ, langkah hukum PK dibatasi lewat tiga syarat yakni terdapat keadaan baru; pertentangan antar-putusan; dan kekhilafan hakim.

Namun, menurut ICW, yang terjadi justru sebaliknya. Banyak koruptor yang menggunakan PK sebagai jalan pintas untuk mendapat pengurangan masa hukuman di MA.

“Tak bisa dipungkiri, salah satu faktor yang dapat dibaca melihat fenomena ini amat berkelindan dengan purna-tugasnya Hakim Agung Almarhum Artidjo Alkostar pada tahun 2018 lalu,” ICW menduga.

Adapun 14 koruptor yang menerima pengurangan masa hukuman selama 2020 di antaranya mantan Bupati Bengkulu Selatan, Dirwan Mahmud dalam kasus suap proyek infrastruktur. Masa hukuman Nirwan disunat menjadi 4,5 tahun dari semula enam tahun.

Kemudian, mantan Ketua Umum Partai Demokrat (2010-2013) Anas Urbaningrum dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Masa hukuman Anas dipangkas dari semula 14 tahun menjadi 8 tahun.

Kemudian, ada pula mantan Direktur di Ditjen Dukcapil Kemendagri Irman yang dikurangi masa hukumannya menjadi 12 tahun dari semula 15 tahun dalam kasus korupsi KTP Elektronik.

Baca Juga :  Ciptakan Iklim Politik Kondusif Melalui Desk Pilkada

Sementara sejumlah nama lain adalah mantan Panitera PN Jakarta Utara Rohadi dalam kasus penanganan perkara Saiful Jamil. Kemudian, mantan Wali Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi kasus suap izin AMDAL, hingga mantan anggota DPR Musa Zainudin kasus suap proyek infrastruktur. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Akun Instagram BWF Dapat Ancaman Pembunuhan

Sel Mar 23 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Akun resmi Badminton World Federation ( BWF ) menunjukkan ancaman pembunuhan yang ditujukan pada mereka dan diduga berkaitan dengan All England 2021 . Melansir CNN Indonesia, dalam akun story instagram milik BWF, BWF menunjukkan ancaman pembunuhan lewat fitur pesan di Instagram. Dalam pesan tersebut, seseorang yang mengaku […]