VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Partai Golkar, Musa Rajekshah, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan konflik lahan antara kawasan hutan dan permukiman.
Termasuk desa dan wilayah transmigrasi, yang dinilainya telah menjadi masalah klasik dan berlarut-larut tanpa penyelesaian konkret.
Desakan ini disampaikan Ijeck pria ini akrab disapa dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, masalah ini telah ada sejak era 1980-an dan terus merugikan masyarakat.
“Kenapa sampai sekarang tidak ada penyelesaian secara konkret, Pak? Kami berharap ini harus bisa diselesaikan karena ini lintas kementerian dan memang harus duduk bersama. Kalau kita bilang tidak bisa, tidak mungkin,” tegas Ijeck dalam rapat tersebut.
Ia mempertanyakan mengapa masyarakat selalu menjadi korban dan pion dalam masalah ini. Musa juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam proses alih fungsi hutan.
Politisi Partai Golkar tersebut mewaspadai potensi aturan yang dikeluarkan dapat dimanfaatkan oleh oknum tertentu, seperti pengusaha atau aparat, yang mengatasnamakan masyarakat.
“Jangan nanti aturan ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Atasnama masyarakat tapi di belakangnya ada pengusaha, ada aparat,” ujarnya.
Sebagai contoh konkret, Musa menyoroti kondisi di Sumatera Utara. Ia menyebut kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Batang Gadis yang telah kehilangan puluhan ribu hektare areanya.
Ia heran, meski ada petugas kehutanan di lapangan, perubahan fungsi tersebut seolah tidak diketahui.
“Kita heran, petugasnya ada, tapi dibilang enggak tahu, enggak mungkin. Terus sudah katanya hutan bisa jadi desa, terus PLN-nya bisa masuk. Ada jaringan listrik di sana,” tuturnya.
Musa menegaskan bahwa penyelesaian harus dilakukan dengan turun langsung ke lapangan, bukan hanya berdiskusi di meja rapat dengan melihat Google Maps.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa alih fungsi lahan benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang.
Ia memperingatkan, jika masalah ini tidak diselesaikan, anggaran negara untuk pembangunan desa dan transmigrasi tidak akan tepat sasaran. Alih-alih mandiri, desa-desa justru akan terus menghadapi ancaman masalah hukum.
“Kalau memang kita mau selesaikan, harus selesaikan segera, Pak. Kalau tidak, ini berlarut begini-gini terus. Anggaran negara turun, akhirnya tidak tepat sasaran,” pungkas Musa.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan kementerian/lembaga terkait untuk membahas langkah strategis dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik tenurial dan tata kelola lahan yang melibatkan masyarakat. @givary
