VISI.NEWS | JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, memilih untuk tidak memberikan pernyataan kepada media usai pemeriksaannya di KPK pada Senin (13/1/2025). Jubir PDIP, Mohamad Guntur Romli, menjelaskan bahwa Hasto menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada tim kuasa hukum, sesuai dengan materi penyidikan yang sudah menjadi ranah hukum.
“Bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto tidak memberikan keterangan pada media sesuai diperiksa KPK karena sudah terkait materi penyidikan, maka hal itu sudah menjadi ranah penegak hukum, terkait materi-materi hukum, Mas Hasto menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukum,” ungkap Guntur, Rabu (15/1/2025).
Guntur menyebut Hasto terinspirasi oleh strategi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada era Orde Baru, yang menyerahkan penjelasan kasus hukum kepada kuasa hukumnya setelah pemeriksaan.
“Mas Hasto juga meniru strategi Ibu Megawati Soekarnoputri pada Era Orde Baru saat diperiksa polisi, beliau memberikan keterangan pers sebelum diperiksa, namun setelah selesai diperiksa dan keluar dari kantor polisi, selanjutnya menyerahkan sepenuhnya kepada Kuasa Hukumnya,” terangnya.
Meskipun kasus ini dinilai sarat muatan politis, PDIP memastikan Hasto tetap patuh terhadap proses hukum. Guntur menegaskan bahwa tidak ada unsur kerugian negara dalam perkara ini, mengingat Hasto bukan seorang penyelenggara negara.
“Meskipun Mas Hasto melihat kasus yang dituduhkan kepadanya lebih kuat aroma politiknya, karena Mas Hasto bukan penyelenggara negara dan tidak ada kerugiaan negara sepeserpun dalam kasus ini, tapi karena sikap politik Mas Hasto vokal dan kritis terkait perusakan demokrasi dan konstitusi oleh Jokowi dan Keluarganya, tapi Mas Hasto tetap fokus dan serius melakukan pembelaan dari sisi hukum,” imbuh dia.
PDIP menegaskan bahwa Hasto tengah menyiapkan pembelaan hukum yang serius untuk menghadapi tuduhan tersebut. @ffr
