VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menyoroti maraknya impor gula rafinasi yang dinilai semakin menekan keberlangsungan petani tebu lokal serta industri gula nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama sejumlah kementerian dan BUMN sektor pangan di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026). Rapat dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Kepala BPS, serta jajaran direksi BUMN pangan seperti ID Food, PTPN Group, dan SugarCo.
Nasim mengapresiasi kehadiran para pemangku kepentingan, namun menilai persoalan gula rafinasi telah berlangsung lama tanpa solusi konkret.
“Pertemuan ini sangat lengkap, tetapi masalah ini sudah dibahas belasan tahun tanpa hasil nyata. Saya berharap ada solusi yang langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya konsistensi kebijakan, khususnya kewajiban importir gula rafinasi untuk memiliki kebun tebu sebagai upaya memperkuat produksi dalam negeri. Menurutnya, impor yang tidak terkendali menjadi ancaman serius bagi petani tebu.
“Impor tanpa kontrol sama saja mematikan petani tebu secara perlahan. Memang menguntungkan dalam jangka pendek, tetapi berdampak besar bagi industri gula nasional,” tegasnya.
Nasim juga menyoroti persoalan penyerapan gula dalam negeri yang belum optimal, sehingga terjadi penumpukan stok di sejumlah BUMN seperti PTPN dan SugarCo. Hal ini, kata dia, menunjukkan adanya masalah dalam tata kelola produksi dan distribusi.
Selain itu, ia mengkritisi kebijakan tarif impor nol persen untuk produk tertentu seperti etanol yang dinilai membuat pabrik dalam negeri tidak mampu bersaing.
“Ketika impor dibuka dengan tarif nol persen, pabrik dalam negeri tidak berjalan dan banyak yang tidak bisa menggiling tebu,” katanya.
Lebih lanjut, Nasim mendorong pemerintah memperkuat kebijakan menuju swasembada gula serta meminta Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan sinergi lintas sektor guna mencapai target tersebut.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan regulasi secara tegas. “Regulasi sudah ada, sistem sudah jelas. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menegakkan aturan,” ujarnya.
Di sisi lain, Nasim menyoroti persoalan di tubuh PTPN, termasuk kerja sama operasi (KSO) yang belum tuntas dan konflik agraria di sejumlah wilayah. Ia menyinggung insiden pembakaran gedung PTPN di kawasan Ijen, Bondowoso, sebagai bukti konflik yang belum terselesaikan.
Menurutnya, penyelesaian konflik harus dilakukan secara adil dan mengacu pada regulasi yang berlaku, termasuk Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan.
Ke depan, Nasim menyebut Panitia Khusus (Pansus) Agraria akan didorong untuk menyelesaikan berbagai persoalan lahan, termasuk ratusan ribu hektare lahan sawit yang belum memiliki hak guna usaha (HGU).
“Ini ironi. Sektor yang seharusnya menghasilkan puluhan triliun rupiah justru hanya mencatat sekitar Rp6 triliun dan terus merugi. Ini harus segera dibenahi,” pungkasnya. @givary
