Oleh Bambang Pratama(360info)
- Universitas Bina Nusantara
PENDUDUK Indonesia diperkirakan kehilangan $US20 miliar (Rp327 triliun) akibat perjudian online atau daring pada tahun 2023. Dari 4 juta penjudi daring di negara kepulauan tersebut, lebih dari 440.000 berusia antara 11-20 tahun dan 80.000 lainnya berusia di bawah 10 tahun.
Dalam lima tahun terakhir, arus kas dalam perjudian daring diperkirakan mencapai $US36,7 miliar (Rp600 triliun). Sebagai perbandingan, pendapatan negara Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sekitar $US170 miliar (Rp2.781,3 triliun).
Perjudian daring yang kompulsif berperan dalam masalah sosial yang merugikan seperti kecanduan, utang rentenir, pembunuhan, perceraian, dan berbagai masalah kesehatan mental. Ini adalah topik yang menjadi perhatian nasional di media.
Ini semua terjadi meskipun perjudian, sebagian besar, ilegal di Indonesia.
Itu tidak menghentikan jutaan orang untuk terlibat di dalamnya, termasuk pejabat pemerintah. Di luar kegiatan yang secara tegas diizinkan oleh pemerintah, perjudian — yang didefinisikan sebagai permainan untung-untungan dengan keberuntungan yang tidak pasti dan tidak adanya keterampilan yang dibutuhkan — telah dilarang sejak 1993.
Penentangan agama
Pada tahun 1991, Indonesia melegalkan perjudian dengan nama Sumbangan Donor Sosial Berhadiah (SDSB) dan berupaya mengatur perjudian lotre yang lazim pada tahun 1970-an.
Namun, keputusan ini menghadapi penentangan keras dari para ulama, yang menyebabkan larangan perjudian kembali berlaku segera setelahnya.
Sejarah hukum perjudian di Indonesia menyoroti konflik antara upaya legalisasi dan penentangan dari para ulama. Namun, banyaknya orang Indonesia yang berjudi daring berarti bahwa, dengan satu atau lain cara, perubahan hukum mungkin sedang berlangsung.
Memerangi perjudian daring di Indonesia memerlukan pendekatan yang beragam. Meskipun Kementerian Komunikasi dan Informasi berupaya memblokir situs web perjudian dan rekening bank atau dompet yang berafiliasi, situs-situs ini tetap dapat diakses, yang menunjukkan bahwa pendekatan teknologi semata tidak cukup untuk mengatasi masalah ini secara efektif.
Menurut keputusan bersama tahun 2021 dari pemerintah dan polisi, cakupan perjudian daring meliputi periklanan, operator penagihan, pengoperasian, taruhan, permainan, dan kepemilikan akun perjudian.
Pelanggaran dapat dihukum hingga 10 tahun penjara, yang mencerminkan norma larangan yang ketat di Indonesia. Namun, meskipun perjudian daring termasuk dalam undang-undang, hal itu tidak diatur secara eksplisit dalam hukum Indonesia.
Terlepas dari semua peraturan ini, perjudian daring tetap ada. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang mengapa hal itu tetap sulit diberantas. Militer, polisi, dan pemerintah — yang semuanya memiliki karyawan yang tertangkap berjudi daring — tidak efektif dalam menghentikannya.
Pelajaran dalam regulasi
Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Inggris Raya semuanya memiliki pendekatan yang berbeda untuk mengatur perjudian konvensional dan daring, yang mencerminkan konteks hukum dan budaya mereka yang unik.
Malaysia, seperti Indonesia, melarang perjudian konvensional dan daring, sebagian besar karena penerapan hukum Syariah. Negara-negara seperti Singapura dan Inggris telah melegalkan perjudian daring melalui penetapan peraturan yang tegas.
Baik Singapura maupun Inggris beralih dari pelarangan perjudian ke pembuatan kerangka regulasi yang terperinci, dengan Inggris bahkan membentuk Komisi Perjudian untuk mengawasi dan mengatur aktivitas perjudian.
Regulasi Indonesia sangat dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai agama, yang menekankan implikasi moral dan etika perjudian.
Namun, keberadaan perjudian daring menggarisbawahi perlunya strategi alternatif.
Sebaliknya, Malaysia dan Singapura mengadopsi pendekatan yang lebih terkendali dan teregulasi. Hukum Malaysia melarang semua bentuk perjudian kecuali untuk tempat usaha berlisensi dan mencakup regulasi perjudian daring.
Demikian pula, regulasi Singapura mengizinkan aktivitas perjudian terkendali dan berfokus pada memastikan keamanan dan meminimalkan kejahatan.
Inggris memiliki kerangka regulasi komprehensif yang membahas kejahatan terorganisasi, melindungi anak-anak dan kaum muda, dan memastikan perusahaan mematuhi persyaratan perizinan dan membayar bea perjudian. Apa yang dapat dipelajari Indonesia
Peraturan di setiap negara mencerminkan keseimbangan antara larangan, kontrol, dan norma sosial yang dapat dipelajari Indonesia.
Ada dua pendekatan regulasi utama: melegalkan atau melarang judi online.
Larangan terbukti tidak efektif karena perjudian daring masih meluas. Legalisasi harus mempertimbangkan mayoritas penduduk Muslim, yang, melalui Majelis Ulama Indonesia, kemungkinan akan menentangnya.
Pendekatan ketiga dapat melibatkan legalisasi parsial dengan kualifikasi khusus, seperti batasan usia, pencegahan kecanduan, dan larangan iklan. Pendekatan yang seimbang ini dapat membantu mengendalikan penyebaran perjudian daring sekaligus mengatasi masalah sosial.
Namun, mengingat tingkat perjudian ilegal yang terjadi, dan uang yang hilang, berdasarkan hal tersebut, tindakan yang cepat dan tegas akan menjadi yang terbaik untuk mencegah masalah yang terjadi saat ini menjadi semakin buruk.
Tindakan apa pun yang diambil harus selaras dengan lanskap budaya dan etika Indonesia yang unik.***
- Bambang Pratama adalah staf pengajar di Departemen Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara (BINUS) tempat ia melakukan penelitian tentang hukum siber dalam teori dan praktik dari perspektif Indonesia dan komparatif.
