Inkonstitusional, Komnas HAM Harap Pidana Hukuman Mati Dihapus Total

Editor Anggota Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga saat memberikan tanggapan terkait hukuman mati, di Jakarta, Rabu (3/11/2021)./antara/rahmat fajri
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI Sandrayati Moniaga menilai bahwa Indonesia sudah seharusnya menghapus secara total hukuman mati terhadap terpidana karena dinilai tidak konstitusional.

“Jadi hukuman mati itu inkonstitusional, tapi kalau untuk saya setop total,” kata Sandrayati Moniaga saat mengikuti kegiatan national conference and media workshop on death penalty in Indonesia, di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Sandrayati menjelaskan, dalam UUD 1945 jelas dikatakan bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam bentuk apa pun. Di mana, pasal 28 huruf a UUD 1945 menyatakan setiap warga memiliki hak mempertahankan hidup dan kehidupannya, kemudian pada huruf g disebutkan setiap orang memiliki hak untuk bebas dari penyiksaan.

“Saya rasa hukuman mati merupakan hukuman yang keji dan tidak manusiawi, hal tersebut tertera jelas dalam konferensi internasional antipenyiksaan serta hak sipil dan politik,” ujarnya.

Sandrayati menyampaikan, resolusi Komisi HAM PBB telah meminta adanya penghapusan hukuman mati. Lalu, negara yang masih menerapkan hukuman mati harus membuka moratorium.

“Seharusnya kita menghapuskan hukuman mati secara total. Karena kita adalah anggota PBB, dan Indonesia menjadi anggota dewan HAM,” kata Sandrayati.

Sandrayati menuturkan, walaupun negara menerapkannya, maka harus disertai dengan beberapa pembatasan. Di mana hukuman mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius, seperti pembunuhan terencana dan sistematis, serta adanya jaminan pemeriksaan dan proses hukum yang adil.

“Pada 2016 silam, sidang paripurna Komnas HAM memutuskan sikap lembaga Komnas HAM menolak hukuman mati,” tuturnya.

Sandrayati menambahkan, sejauh ini pihaknya juga sudah bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia/KPAI, Ombudsman RI, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mewujudkan penghapusan penyiksaan dan perbuatan merendahkan martabat manusia di Indonesia dengan fokus pada tahanan. @fen/suara.com/antara

Baca Juga :  CDC Pastikan Covid-19 Menular Lewat Udara, Ini Tempat-tempat Paling Berisiko

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Terima Suap Banprov, Mantan Wakil Ketua dan Anggota DPRD Jabar Divonis 2 Tahun Bui

Kam Nov 4 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | BANDUNG – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung menjatuhkan hukuman dua tahun penjara pada Wakil Ketua DPRD Jawa Barat nonaktif Ade Barkah dan mantan anggota DPRD Jawa Barat Siti Aisyah. Keduanya dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menerima suap untuk memuluskan bantuan provinsi (banprov) bagi proyek di Kabupaten […]