IPDN yang Tanpa Kekerasan   

Praja IPDN/spcp.ipdn.ac.id
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Institut Pemerintahan Dalam   Negeri (IPDN) asalnya Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN). Awal mula berdirinya di Malang Jawa Timur, pada tanggal 17 Maret 1956, dan diresmikan oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno (Google). IPDN adalah perguruan tinggi kedinasan tertua yang paling banyak diminati oleh kaum milenial.

Maka ketika terjadinya musibah di IPDN, penulis protes keras, atas meninggalnya seorang praja,  yaitu Cliff Muntu, Kontingen Sulawesi Utara yang meninggal dunia tanggal 3 April 2007,  karena penganiayaan seniornya (sampai saat ini, merinding jika mendengar atau menulis kisah seorang praja bernama Cliff Muntu).

Penulis, protes dengan cara membuat  artikel di ruang opini “Galamedia”. Tidak hanya Galamedia, semua media  cetak dan elektronik saat itu mengangkat peristiwa meninggalnya Cliff Muntu, dan menjadi head line.

Tanpa Kekerasan

Pasca tragedi Cliff Muntu dan Menteri Dalam Megeri (Mendagri) dipimpin Prof. Ryass Rasyid, ada beberapa perubahan yang cukup signifikan sampai saat ini.  Sekarang, rektor dipimpin oleh DR. Hadi Prabowo, M.M. mulai ada pencerahan yang cukup signifikan. Ini terangkum dalam pembicaraan para orang tua  Praja 2020, bahwa wajah sangar IPDN berganti menjadi smart.

Hingga penulis berharap pihak IPDN membuka ruang yang luas bagi orang tua calon praja (Capra), melalui medsos, baik email, facebook, twiter, dan lainnya,  bahkan harapan orang tua Praja IPDN 2020, berita terkait giat pendidikan praja sampai pelantikan. Informasi bisa  sampai ke publik, melalui siaran pers yang disampaikan oleh Humas IPDN.

Tidak Ada Kebohongan

Dengan adanya keterbukaan dari pihak rektor saat ini, salah satunya IPDN terlepas dari kekerasan. Apalagi Mendagri, Tito Karnavian Phd. secara tegas telah menegaskan kepada praja senior, pelatih dan semua stakeholder,   tidak ada kekerasan di IPDN, harus didukung oleh semua pengambil kebijakan, bahwa semua praja harus sehat fisik dan mental, termasuk asupan gizi pemenuhan empat sehat, lima sempurna,  harus benar- benar dilaksanakan,  jangan ada pembungkaman kepada para praja.

Ketika orang tua calon praja,  menanyakan bagai mana menu makan di IPDN. Dengan jawaban meyakinkan bahwa menu makan bagi Capra terpenuhi, ada buah, ada susu. Untuk saat didalam situasi Covid-19, orang tua Capra sangat memahami ada pemotongan anggaran bukan saja di IPDN, maka jelaskan kepada orang tua, bahwa yang namanya  Capra sedang dididik untuk jujur, mandiri dan memiliki semangat,  agar kelak setelah keluar dari IPDN, menjadi ASN yang tangguh, jujur dan  amanah.

Khusus untuk anggaran Mamin Capra harus ada Wasdal dan audit yang terbuka. Ada semacam anekdot, dikalangan Capra, “Makan teh dengan lauk deui lauk deui.”

Pengawasan dari eksternal juga perlu dilibatkan seperti Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI), agar IPDN benar-benar menjadi lembaga yang tidak koruptif dan melahirkan praja yang jauh dari tindakan hina korupsi.

Kita juga harus mendorong bahwa IPDN harus tetap berdiri tegar. Mengapa hal itu penulis sampaikan, beberapa tahun kebelakang IPDN pernah diserang oleh beberapa birokrat politisi, aktivis mahasiswa. Seperti Gubernur DKI ketika dijabat oleh Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Bahkan Gubernur DKI  Ahok, pada tahun 2015, (google) pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi, agar IPDN dibubarkan (beruntung tidak jadi Gubernur lagi)  malah masuk bui 2015.

Bukan tanpa alasan Ahok mengusulkan agar IPDN dibubarkan, dengan alasan ada pejabat lulusan IPDN yang mengumpulkan uang yang disetor ke kejaksaan, agar para pejabat tersebut tidak ada pemanggilan ketika ada masalah dari kejaksaaan.

Selain Gubernur DKI Jakarta Ahok, salah satu politisi senior, yaitu Agung Laksono, pernah  membuat stateman agar IPDN, dibubarkan dan yang memprihatinkan adalah ketika terjadi peristiwa meninggalnya saudara Wendi, warga Jatinangor Sumedang, diduga dianiaya oknum Praja IPDN, dan sebagian warga  warga masyarakat Jatinangor, terprovokasi, akibatnya  ratusan pengemudi ojeg di lingkungan Jatinangor mengerudug Kampus IPDN.

Pengukuhan praja pada tahun 2020 ada 1.058 orang Capra , dari seluruh Indonesia, yang dididik di IPDN, dan menurut informasi pada tanggal 4  Nopember 2020, akan dilakukan pengukuhan oleh Mendagri. Disini harusnya pihak IPDN minimal melalui Humas IPDN, atau WA langsung kepada orang tua, dari jauh sudah memberikan informasi apakah orang tua Capra bisa hadir atau tidak, sehingga ada kepastian, jangan seperti saat ini orang tua dibuat galau, karena sampai Hari Jumat , tanggal 29 Oktober 2020 tak ada kabar berita.

Hingga penulis berpikir, ada apa, dengan IPDN dan bagaimana peran para pengambil kebijakan di IPDN? ”Biar kolot Capra  tidak ngarep-ngarep ceuk bahasa Sunda mah”

Bantuan Bank Jabar

Penulis, membaca melalui situs Google bahwa IPDN, pada tanggal 27 Oktober 2020 telah mendapat bantuan berupa CSR program dari Bank Jabar. Kita berharap, semoga bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi pengembangan dunia pendidikan maupun pembangunan fisik di IPDN, sehingga ke depan pelayanan akan lebih baik lagi.

Tak ada gading yang tak retak, IPDN  dikelola oleh manusia,  tentunya ada kurang dan lebih. Kita doakan IPDN tetap Jaya dan lebih transparan  Bravo IPDN.*

@Haji Ujang, orang tua salah seorang Capra Angkatan XXXI IPDN.

One thought on “IPDN yang Tanpa Kekerasan   

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Gubernur Ridwan Kamil Beberkan Alasan UMP Jabar 2020 Tidak Naik

Sen Nov 2 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil membeberkan sejumlah alasan mengapa Pemprov Jabar tidak menaikkan nilai upah minimum provinsi (UMP) provinsi itu pada tahun 2021 yang nilainya sama dengan UMP tahun 2020, yakni Rp1.810.351,36. “Itu kan sesuai dengan surat edaran, kenapa (UMP Jabar 2021 tidak naik), […]