VISI.NEWS | BANDUNG — Pemerintah Iran berupaya meredam kekhawatiran internasional terkait ancaman hukuman mati terhadap para demonstran yang terlibat dalam gelombang unjuk rasa besar-besaran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan bahwa tidak ada rencana eksekusi mati terhadap pendemo, setidaknya dalam waktu dekat.
Pernyataan tersebut disampaikan Araghchi dalam wawancara dengan stasiun televisi Amerika Serikat, Fox News, di tengah sorotan global terhadap langkah aparat keamanan dan lembaga peradilan Iran. Ia memastikan bahwa situasi di dalam negeri mulai kembali terkendali setelah periode kerusuhan.
“Saya dapat memberi tahu Anda, saya yakin bahwa tidak ada rencana untuk hukuman gantung,” ujar Abbas Araghchi, Kamis (15/1/2026).
Menurut Araghchi, aksi protes yang berlangsung selama 10 hari awalnya merupakan demonstrasi damai, namun kemudian disusupi kekerasan dalam tiga hari terakhir. Ia menuding adanya keterlibatan pihak luar dalam eskalasi tersebut.
“Sepuluh hari pertama adalah demonstrasi damai, lalu tiga hari kekerasan yang diatur oleh Israel. Sekarang situasi sudah tenang,” kata Araghchi.
Pernyataan Menlu Iran ini muncul setelah sebelumnya otoritas kehakiman Iran mengeluarkan sinyal keras terkait kemungkinan persidangan cepat dan hukuman mati bagi para demonstran yang ditahan. Kepala otoritas kehakiman Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, bahkan menekankan pentingnya tindakan cepat agar memberi efek jera.
“Jika kita ingin melakukan suatu pekerjaan, kita harus melakukannya sekarang. Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan cepat,” ujar Mohseni-Ejei dalam pernyataan video yang dirilis televisi pemerintah Iran, Rabu (14/1/2026).
Ia menambahkan bahwa penundaan penindakan hukum justru akan mengurangi dampak yang diharapkan. “Jika terlambat, dua bulan, tiga bulan kemudian, itu tidak akan memiliki efek yang sama,” katanya.
Gelombang unjuk rasa yang mengguncang Iran sejak bulan lalu berawal dari protes terhadap memburuknya kondisi ekonomi, termasuk inflasi tinggi dan pengangguran. Seiring waktu, aksi tersebut berkembang menjadi gerakan yang menantang pemerintahan teokratis yang telah berkuasa sejak Revolusi Islam 1979.
Dalam beberapa hari terakhir, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan yang memicu bentrokan dengan aparat keamanan. Seorang pejabat Iran yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa sekitar 2.000 orang dilaporkan tewas selama rangkaian unjuk rasa tersebut.
Pernyataan Araghchi dinilai sebagai langkah diplomatik untuk menenangkan tekanan internasional, sekaligus menepis kekhawatiran bahwa Iran akan kembali menerapkan hukuman mati terhadap demonstran seperti yang terjadi pada gelombang protes sebelumnya. @kanaya
