Irwan: Pemerintah Harus Segera Ambil Langkah Strategis Untuk 13 Ribu Buruh Korban PHK

Editor :
Anggota DPRD Kab. Bandung dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar./visi.news/ki agus.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS — Adanya informasi sebanyak sebanyak 13 ribu kaum buruh korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 21 perusahaan yang tidak memperoleh haknya, diharapkan anggota DPRD Kabupaten Bandung dari Fraksi PKS, H. Irwan Abubakar, agar pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis mengenai bagaimana menghadapi gelombang PHK akibat covid-19 dengan tetap juga memperhatikan kelangsungan usaha para Pengusaha itu.

Disebutkan Irwan, untuk masalah tersebut harus ada regulasi yang memayungi soal asuransi pesangon untuk para pekerja Indonesia. Supaya tidak ada lagi perusahaan tutup dan yang jadi korban adalah karyawannya. Meski sudah ada surat edaran dari Menaker Surat Edaran No.M/3/HK.04/III/2020, tentang Pedoman Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Namun, surat tertanggal 17 Maret 2020 itu dinilai belum cukup memadai untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan ketenagakerjaan di masa pandemi Covid-19.

“Surat Edaran tidak termasuk dalam kategori peraturan perundang-undangan dan daya ikatnya terbatas. Pemerintah seharusnya menerbitkan kebijakan yang lebih baik seperti Peraturan Menteri atau lebih tinggi sehingga punya kewenangan dan daya ikat memaksa. Oleh karenanya di daerah peran Loby Pemkab Bamdung terhadap Pengusaha ditunggu perannya, dalam upaya mencari solusi PHK akibat covid19, tidak bia berdiam diri, karena semuanya dalam posisi sulit,” katanya di ruang Fraksi, Selasa (4/8/2020).

Bila kemudian dari 21 pabrik baru 2 yang sudah merealisasikan hak kaum buruh, Irwan meminta kepada pemerintah hendaknya datang menemui para pengusaha tersebut, mencari solusi bersama atas kesulitan yang dihadapi. Semoga dari pertemuan tersebut pemerintah bisa memberi bantuan/jalan keluar bagi pengusaha sehingga hak buruh walau belum semua bisa dipenuhi, paling tidak, ada sebagian yang bisa dipenuhi, sebagiannya lagi di lain hari.

“Terkait peratura pemerintah yang melarang PHK tapi terjadi, ini juga harus dilihat kasusnya seperti apa, kalau memang sudah tidak bisa berjalan usahanya akibat covid, lantas pegawainya mau dibayar pakai apa, untuk itu semua pihak harus duduk bersama, mencari solusi terbaik yang bisa ditempuh,” ujarnya. @qia.

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Update Corona 4 Agustus: 115.056 Positif, 72.050 Sembuh

Sel Agu 4 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Jumlah kasus positif virus corona (Covid-19) di Indonesia secara kumulatif mencapai¬†115.056 orang pada hari ini, Selasa (4/8). Data tersebut disampaikan Satuan Tugas Covid-19 per pukul 15.50 WIB. Dari jumlah kasus positif tersebut, sebanyak 72.050 orang dinyatakan sembuh dan 5.388 orang lainnya meninggal dunia. Melansir CNN Indonesia, terjadi […]