VISI.NEWS | BANDUNG – Pementasan teater ‘Wawancara dengan Mulyono’ yang dijadwalkan di kampus Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung pada Sabtu (15/2/2025), terpaksa dibatalkan. Rachman Subur, sutradara sekaligus kreator teater tersebut, mengungkapkan bahwa lokasi acara tiba-tiba digembok oleh pihak rektorat ISBI tanpa pemberitahuan sebelumnya. Rachman mengatakan bahwa acara tersebut bertujuan untuk merayakan 43 tahun perjalanan kreatifnya di dunia seni teater.
“Seharusnya pertunjukan dilaksanakan Sabtu, 15 Februari 2025, pukul 19.00 WIB, di ISBI Buah Batu Bandung, ternyata pintu tempat pertunjukan sudah digembok oleh pihak rektorat ISBI Bandung, alias dilarang dipentaskan alias dipasung karya teater tersebut,” kata Rachman dalam keterangannya, Senin (17/2/2025).
Menurut Rachman, sebelum kejadian penggembokan pada hari-H, baliho yang mempromosikan teater ‘Wawancara dengan Mulyono’ dan peluncuran buku monolog miliknya sudah dua kali diturunkan oleh pihak kampus. Rachman sempat meminta pihak rektorat untuk mengeluarkan surat resmi terkait larangan tersebut, namun hingga saat ini surat larangan itu tidak pernah diterima.
“Bagi saya penurunan baliho adalah pelarangan. Saya sudah minta pimpinan ISBI menerbitkan surat larangan bagi pertunjukan ‘Wawancara dengan Mulyono’ dan peluncuran buku ‘Teks-Teks Monolog’ saya,” imbuh Rachman.
“Dengan adanya surat larangan agar menjadi terang dan jelas masalahnya. Sampai hari ini surat larangan itu tidak ada. Sungguh memprihatinkan keberadaan kampus almamater saya ini,” ujarnya.
Meski demikian, pada malam yang sama, Rachman tetap meluncurkan buku monolognya sebagai bagian dari rangkaian acara yang batal dipentaskan. Dia pun mengecam sikap rektorat ISBI yang dianggap tidak mendukung karya seni dan mengekang kebebasan berkarya.
Di sisi lain, Rektor ISBI Bandung, Retno Dwimarwati, memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tersebut. Retno menjelaskan bahwa ISBI Bandung memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan akademik yang kondusif, harmonis, dan bebas dari kegiatan yang mengandung unsur SARA maupun politik praktis.
“Termasuk kepentingan berbau politik praktis, yang melibatkan dosen dan purnabakti. Kebijakan ini diambil guna memastikan bahwa kampus tetap menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan provokasi berbasis identitas dan politik tertentu,” kata Retno.
Ia menekankan bahwa larangan tersebut diambil untuk mencegah perpecahan yang bisa timbul dari narasi yang bersifat provokatif atau berbasis identitas dan politik tertentu.
“Kami tidak akan mentoleransi adanya kegiatan yang berpotensi menimbulkan perpecahan berbasis SARA dan politik, baik yang dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pegawai administrasi maupun purnabakti,” imbuhnya.
Retno juga mengingatkan bahwa kampus harus menjadi ruang ilmiah yang bebas dari konflik kepentingan dan mempersilakan semua sivitas akademika untuk menjunjung tinggi semangat kebinekaan serta menjaga persatuan dalam kerangka etika akademik. @ffr
