ISU DAERAH OTONOM BARU: Wacana Kota Lembang dan Kab. Cililin?

Editor Djamu Kertabudi, Akademisi./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

Oleh Djamu Kertabudi

HAMPIR di setiap daerah Kab./Kota di Jawa Barat, bermunculan wacana atau isu pembentukan daerah otonom baru melalui pemekaran daerah. Bahkan adapula suatu daerah menginginkan perluasan wilayah atas dasar tingkat kepadatan penduduk demikian tinggi dan berbagai masalah yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

Baca juga

ISU DAERAH OTONOM BARU (II) :  Kang Emil Senasib dengan Kang Aher

ISU DAERAH OTONOM BARU (III) : Dari Soal Belum Adanya PP Hingga Survey Kelayakan

Sehingga, memerlukan perluasan wilayah. Seperti halnya Kota Cimahi, Kota Depok, dan Kota Bogor. Kedua isu ini secara normatif berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam konteks penataan daerah dapat dimungkinkan. Di satu sisi melalui kebijakan pembentukan daerah (Pemekaran), dan dari sisi yang berbeda melalui kebijakan penyesuaian daerah (Perubahan batas wilayah).

Kedua isu yang semakin berkembang ini, disamping merupakan wacana yang sudah sekian lama belum rampung, akan tetapi juga dipicu oleh Kebijakan Gubernur Ridwan Kamil, dalam memenuhi janji politiknya saat berkampanye dalam pilkada 2018, yang menawarkan konsep pembentukan daerah otonom baru dalam rangka mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Disamping itu beliau membandingkan jumlah Kab/Kota di Prop. Jawa Tengah, dan Jawa Timur yang lebih banyak dibandingkan dengan Jawa Barat.

Padahal, dilihat dari sisi jumlah penduduk dan luas wilayah, Jawa Barat berada di atas kedua provinsi itu. Dengan demikian belum lama ini telah ditetapkan Perda Tentang RPJMD Prov. Jawa Barat, yang salah satu prioritasnya adalah desain penataan daerah. Kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan tim desk penataan daerah yang bertugas merumuskan prioritas daerah yang memungkinkan dimekarkan.

Baca Juga :  Bantah Tudingan Soal Dugaan Politik Uang, Ini Kata Ketua Tim Advokasi

Sebenarnya, kebijakan Kang Emil ini terinspirasi oleh kebijakan Gubernur Jawa Barat sebelumnya yaitu Yogie S. Memet dengan menetapkan Keputusan Gubernur No. 30 Tahun 1990 Tentang Rencana Induk Pengembangan Wilayah Jawa Barat, yang menentukan selama 20 tahun ke depan dari jumlah 24 Kab./Kota menjadi 42 Kab./Kota di Jawa Barat.

Lantas bagaimana dengan isu yang berkembang di KBB, khususnya dengan wacana Kota Lembang, KBU, dan Kab. Cililin ?, dan daerah lainnya ?. Ya, kita bahas esok hari, pada sesi II dan seterusnya.

Wallohu A’lam.

(DR. Djamu Kertabudi, pemerhati masalah pemerintahan)

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

KONI Keluhkan Atlet yang Bela Daerah lain

Jum Jun 4 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Cimahi, H. Aris Pramono mengaku perihatin, dengan perpindahan atlet asal kota. Sebanyak tiga atlet warga Cimahi hijrah ke daerah lain tersebut para peraih medali emas di ajang mukti event Porda sebelumnya. “Jadi dari 10 atlet peraih emas, Kota Cimahi […]