Jabar Implementasikan Penanganan Covid-19 Berskala Mikro

Salah satu kegiatan Sisialusasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jabar di sebuah kantor desa/visi.news/humas jabar
Jangan Lupa Bagikan

VISI.NEWS – Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Jabar mulai mengimplementasikan penanganan covid-19 berskala mikro atau tingkat kelurahan/desa. Tujuannya supaya sebaran virus ini dapat dikendalikan, dan angka kematian akibat pandemi bisa ditekan.

Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar, Berli Hamdani, mengatakan, penanganan berskala mikro dengan melakukan isolasi secara intensif selama 14 hari di desa/kelurahan yang masuk daerah rawan dapat mengefisienkan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam penanggulangan covid-19.

“Semakin lamanya kita mengatasi dampak pandemi covid-19 d Jabar ini, semua sumber daya terserap hampir habis, termasuk anggaran dan SDM. Penanganan  covid-19 berskala mikro juga sejalan dengan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) proporsional di tingkat kelurahan/desa,” kata Berli, kemarin.

Ada 267 desa dan kelurahan di Jabar memiliki pasien positif covid-19. Dari jumlah itu, Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar mencatat sekitar 54 desa kritis dengan catatan kasus positif covid-19 lebih dari enam pasien per desa.

Ke-54 desa tersebut menjadi fokus pihaknya untuk melokalisir pasien positif beserta kontak tracing. Pelacakan yang komprehensif pun disertai dengan pembatasan aktivitas, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan.

“Tes swab akan dilakukan sebanyak dua kali. Tes pertama dilakukan pada hari pertama penanganan, dan tes selanjutnya dilakukan pada hari ke-14. Kami juga akan memobilisasi ambulans Puskesmas Keliling sebagai Mobile COVID-19 Test, mengoptimalkan Layad Rawat, MPUS, Mobile Laboratorium BIN,” ucap Berli.

Ia menyatakan, hasil pemeriksaan akan menjadi landasan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 dalam melakukan penyekatan dan menekan potensi kontak lokal covid-19. Dengan begitu, penularan covid-19 dapat dikendalikan, dan ruang gerak SARS-CoV-2 dapat terlacak.

Selain pemeriksaan, penanganan civid-19 berskala mikro di daerah rawan disertai juga dengan pemantauan kesehatan, sterilisasi rumah, fasilitas sosial, dan fasilitas umum, pengawasan orang masuk dan keluar di daerah tersebut, dan pendirian dapur umum.

Menurut Berli, petugas non-kesehatan, seperti TP PKK kabupaten/kota setempat, Satgas Desa Siaga, relawan, TNI/POLRI, dan masyarakat sekitar, turut dalam penanganan covid-19 di kelurahan/desa yang masuk zona kritis.

“Kesiapan Alat Pelindung Diri (APD) dalam posisi aman. Artinya, semua kebutuhan APD sudah terpenuhi atau dalam proses pemenuhan. Terkait makanan untuk karantina juga melalui program ketahanan pangan bersama OPD dan sektor terkait,” katanya.

Selama penanganan, warga yang berada di kelurahan/desa rawan covid-19 tidak diperkenankan keluar atau menerima tamu dari luar, kecuali untuk kepentingan darurat. Warga dapat beraktivitas di wilayah kelurahan/desa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Setelah isolasi 14 hari selesai, warga yang berada di kelurahan/desa rawan civid-19 menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), serta tanggap dan peduli pada pandemi. Di samping itu, pemantauan dan pengawasan orang masuk dan keluar, serta pemeriksaan kesehatan dan rapid test periodik, akan dilakukan.

Sosialisasi

Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar melalui Sub Divisi Edukasi Masyarakat mulai menyosialisasikan penanganan covif-19 berskala mikro di kelurahan/desa kritis yang memiliki pasien positif lebih dari enam pasien per kelurahan/desa.

Pada tahap awal, 13 kelurahan/desa yang akan menjalani isolasi intensif selama 14 hari, mulai dari Selasa (2/6/20) sampai Senin (15/6/20). Salah satunya adalah Desa Kasomalang Kulon, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang.

Kepala Desa Kasomalang Kulon, Amirudin, menyambut baik penanganan covid-19 berskala mikro, terlebih gugus tugas provinsi dan kabupaten/kota menjelaskan secara rinci apa saja yang akan dilakukan di desanya. Guna penanganan berjalan optimal, ia dan aparatur desa melakukan pendataan.

“Kami menerima informasi terkait langkah-langkah yang akan dilakukan oleh tim provinsi itu selama 14 Hari. Ada edukasi, ada langkah-langkah persuasif secara sosial, baik itu secara penanganan edukasinya, memberikan motivasi pada masyarakat secara baik dan sesuai dengan kultur yang ada di wilayah kita,” kata Amirudin.

Ia optimistis dengan penangangan berskala kelurahan/desa, rantai penularan covid-19 di desanya dapat terputus. “Ini langkah evaluasi yang mengerucut terhadap beberapa desa. Ini adalah upaya provinsi Jawa Barat untuk benar-benar untuk memutus mata rantai dari seluruh leading sektor desanya,” katanya.@awn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Sidang Pungli Disdik Kab. Bandung, GNPK RI: Siapa APH yang Minta Uang Rp 60 Juta?

Sel Jun 2 , 2020
Jangan Lupa BagikanVISI.NEWS – Hakim dan Jaksa yang mengadili mantan Kapala Bidang (Kabid) SMP, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung Maman Sudrajat dalam sidang lanjutan besok, Rabu (3/5/2020), diharapkan bisa lebih menggali sumber terjadinya pungli yang menyeret Maman di kursi terdakwa yakni permintaan uang Rp 60 juta dari aparat penegak hukum […]