Jadi Tuan Rumah IPU Assembly ke-144, BKSAP DPR RI Sosialisasi ke IPB

Editor Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H. Sitorus dalam paparannya membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2/2022)./visi.news/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BOGOR – Menyambut rencana pertemuan tahunan Inter-Parliamentary Union (IPU) Assembly ke-144, Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Sihar P.H. Sitorus menegaskan isu perubahan iklim harus jadi salah prioritas program pembangunan pemerintah. Dirinya menerangkan, dengan disahkannya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP), yang turut mengatur pajak karbo, dapat membantu Indonesia mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC).

“Parlemen berperan strategis memastikan implementasi SDGs. Peran konkret DPR RI terkait isu perubahan iklim, pajak karbon akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan roadmap dengan memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target Nationally Determined Contribution, serta kesiapan sektor dan kondisi ekonomi,” ucap Sihar dalam paparannya membuka Sosialisasi Diplomasi Parlemen BKSAP SDG’s Day di Gedung Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Jawa Barat, Senin (14/2/2022).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menjelaskan parlemen memastikan realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) bisa dipenuhi di Indonesia, terutama terciptanya climate justice. Mewakili rakyat Indonesia, lanjut Sihar, DPR RI mendukung upaya tercapainya penanganan perubahan iklim melalui empat fungsi, mulai dari legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi.

Oleh karena itu, politisi PDI-Perjuangan itu menilai pertemuan tahunan IPU Assembly ke-144  di Nusa Dua, Bali, pada 20-24 Maret mendatang, berpotensi membuka kesempatan bagi antar parlemen dunia untuk berbagi informasi sekaligus praktik terbaik, dalam konteks menyikapi perubahan iklim. Sehingga, pertukaran pengalaman tersebut mendorong inovasi, satu di antaranya green economy.

Pada kesempatan yang sama, Rektor IPB Arif Satria menekankan persoalan lingkungan hidup, khususnya perubahan iklim, perlu dilihat dari sudut pandang yang holistik, termasuk melalui perspektif tata kelola yang baik dan juga politik. IPB, menurut Arif, memiliki akademisi-akademisi  yang tidak hanya mumpuni secara keilmuan tetapi juga berpengalaman menangani isu perubahan iklim.

Baca Juga :  Andalkan "Paranggong", Korban Banjir Desa Tanjungsari Tasikmalaya Enggan Mengungsi

Senada dengannya, Wakil Rektor IPB Dodik Ridho Nurrochmat mengingatkan agar Indonesia membangun inisiatif dunia soal climate justice pada pertemuan IPU Assembly ke-144 nanti. Baginya, climate justice merupakan amanat konstitusi Indonesia di mana Indonesia terikat dengan instrumen hukum internasional bersama negara lainnya untuk segera mengatasi perubahan iklim global.

Sebagai informasi, DPR RI akan menjadi tuan rumah IPU Assembly ke-144 di Nusa Dua, Bali pada tanggal 20-24 Maret 2022 mendatang. Dengan tema ‘Getting to Zero: Mobilizing Parliaments to Act on Climate Change’, BKSAP DPR RI melaksanakan sosialisasi ke IPB untuk berdiskusi tentang bagaimana diplomasi parlemen dapat berperan maksimal dalam isu perubahan iklim, bersama para akademisi IPB. @alfa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komisi III Rekomendasikan 7 Poin untuk Atasi Konflik di Desa Wadas

Sel Feb 15 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Komisi III DPR RI menyampaikan hasil laporan kunjungan kerja spesifik ke Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada 10-11 Februari 2022 lalu. Dalam laporan yang disampaikan Ketua Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa pada Senin (14/2/2022) malam, terdapat tujuh rekomendasi […]