Jalan Menuju Kemandirian Vaksin di Indonesia Temui Banyak Masalah. Ini Penjelasan Dr. Sunny

Editor Ketua Pusdemtanas LPPM UNS, Dr. Sunny Ummul Firdaus, memaparkan materi "Seminar Hasil Penelitian Uji Sahih Roadmap Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit", didampingi Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho dan Kepala LPPM UNS, Prof. Dr. Okid Parama Astirin. /visi.news/tok suwarto
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SOLO – Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (Pusdemtanas), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Dr. Sunny Ummul Firdaus, mengungkapkan, upaya penanganan pendemi Covid- 19 yang telah memasuki fase baru tidak lagi hanya mengandalkan upaya eksternal untuk menghentikan penularan, tetapi juga upaya meningkatkan imunitas publik.

Namun, berdasarkan penelitian tim Pusdemtanas, langkah untuk meningkatkan imunitas publik melalui program vaksinasi dan memastikan sebagian besar populasi penduduk telah menerima vaksin menghadapi kendala.

“Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia sendiri diatur dalam beberapa regulasi. Diantara regulasi yang mengatur pelaksanaan vaksinasi adalah peraturan Menteri Kesehatan No. 19 Tahun 2021 tentang penanggulangan pandemi Covid-19, Surat Edaran Percepatan Vaksinasi Covid-19 bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Surat Edaran nomor HK.02/I/1727/2021 tentang Vaksinasi Tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya dan anak usia 12-17 tahun,” ujar Dr. Sunny kepada VISI.NEWS, Rabu (19/1/2022), mengutip hasil penelitian timnya.

Dr. Sunny yang merupakan dosen Fakultas Hukum (FH) UNS, mengungkapkan, jalan menuju kemandirian vaksin demi mewujudkan “Indonesia Sehat” menemui banyak permasalahan, selain permasalahan di hulu juga di hilir pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Dalam “Seminar Hasil Penelitian Uji Sahih Roadmap Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit”, yang dihadiri Rektor UNS, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, Selasa (18/1/2022), kata Dr. Sunny, tim Pusdemtanas mendapati lima butir utama permasalahan pelaksanaan vaksinasi di Indonesia.

Dia membeberkan, permasalahan pertama adalah, payung hukum penelitian pengembangan vaksin di Indonesia masih terlalu umum, tidak terpadu, kurang responsif dan beberapa cenderung membatasi ruang gerak peneliti.

Baca Juga :  Manajemen GBK Bantah Kabar Istora Jadi Tempat Penampungan Pasien Covid-19

“Permasalahan lainnya, yaitu ada penolakan vaksin di masyarakat, kemudian ada masalah mengenai hak hukum berupa hak mandiri manusia atau hak untuk menentukan nasib sendiri, masalah pengelolaan dan distribusi vaksin Covid-19 yang mengalami kendala, sehingga terdapat kesenjangan infrastruktur yang menghambat penyimpanan dan proses distribusi vaksin Covid-19, serta
kelima jaminan atas kualitas vaksin,” jelasnya.

Dr. Sunny menekankan, kelima butir utama permasalahan tersebut harus menjadi bagian dari fokus pemerintah dalam mencanangkan arah kebijakan publik di Indonesia.

Dia mengingatkan, jika dicermati secara seksama kelima permasalahan tersebut terkait dengan latarbelakang munculnya permasalahan, yaitu akibat kekosongan produk hukum, produk hukum yang kurang responsif terhadap kebutuhan pelaksanaan vaksinasi, serta rendahnya rasa tanggung jawab dan kesadaran terhadap hukum. “Permasalahan-permasalahan yang terkait penelitian dan pengembangan vaksin tersebut, dapat diatasi melalui konstruksi regulasi terkait penelitian pengembangan vaksin yang optimal dan membentuk budaya hukum yang kuat,” imbuh Dr. Sunny.

Dosen FH-UNS itu menegaskan, kemandirian vaksin perlu dalam upaya meningkatkan pertahanan negara terhadap ancaman non-militer berupa pandemi seperti wabah Covid-19, dari pelaksanaan penelitian sampai pengembangan vaksin yang dilakukan Indonesia sendiri.

“Pemerintah perlu memetakan langkah-langkah untuk mengambil kebijakan, di antaranya melalui peta jalan atau roadmap Standar Hukum Pelaksanaan Vaksinasi Wabah Penyakit. Dengan begitu, kebijakan-kebijakan yang diambil dapat terukur, efektif dan efisien,” tandas Dr. Sunny.@tok

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Lagi, Seorang Paranormal Diamankan karena Diduga Cabuli Santriwati Ponpes Yatim Piatu

Rab Jan 19 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | SIDOARJO – Dugaan aksi pencabulan kembali terjadi di Sidoarjo. Kali ini menyasar anak di bawah umur salah satu santriwati sebuah Pondok Pesantren (Ponpes) Yatim Piatu di Tulangan, Sidoarjo. Sebut saja nama korban adalah Mawar, (13 tahun). Mawar diduga menjadi korban pencabulan yang dilakukan oleh pria bernama SG […]