Jawa Barat Perlu Desentralisasi Vaksin

Editor :
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menerima cenderamata dari Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, di Gedung Sate, Senin (15/2/2021). /visi.news/mohamad hasyim

Silahkan bagikan

VISI.NEWSGubernur Jawa Barat Ridwal Kamil mengusulkan agar program vaksinasi nasional didesentralisasikan ke daerah dan tidak dimonopoli oleh Pemerintah Pusat Cq Kementerian Kesehatan RI. Alasannya setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga perlu perlakukan yang berbeda pula.

“Provinsi Jawa Barat ini penduduknya hampir 50juta. Kalau menggunakan metode seperti saat ini, yakni harus daftar dulu ke Kemenkes dan divaksin melalui puskesmas yang jumlahnya terbatas, kapan selesainya?” tanya Kang Emil demikian Gubernur Ridwan Kamil biasa disapa saat menerima Tim Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Dr. H. Ace Hasan Syadzily di Gedung Sate, Bandung, Senin (15/02/2021).

Saat ini, kata Kang Emil, kuota vaksin dibatasi untuk setiap daerah sehingga daerah tidak bisa melakukan percepatan karena kuota vaksin dijatah oleh Kemenkes sesuai dengan jumlah yang mendaftar. Selain itu, program vaksinasi ini juga mengandalkan fasilitas kesehatan seperti Puskesmas yang jumlahnya terbatas.

Jika diberi kewenangan untuk melakukan vaksinasi atau program vaksinasi nasional didesentralisasikan ke daerah, Kang Emil optimis bahwa program ini bisa selesai tahun 2021 sekalipun jumlah penduduk Jabar merupakan yang terbanyak atau seperlima dari penduduk Indonesia. “Saya akan melakukan akselerasi dengan melakukan vaksinasi di GOR atau di lapangan agar prosesnya cepat,” ujarnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyetujui usulan ini dan akan mengkoordinasikan lintas komisi karena bidang kesehatan ditangani oleh Komisi IX DPR RI. “Intinya kami setuju dengan ide desentralisasi vaksin ini agar program vaksinasi nasional dapat dipercepat sehingga Indonesia bisa segera bangkit dari pandemi Covid-19 ini,” ujar Ace.

Baca Juga :  Fraksi PDI Perjuangan Dukung Kebijakan Pemerintah dalam Pembayaran Pajak

Legislator Partai Golkar yang berasal dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) ini percaya bahwa dengan kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maka persoalan pandemic Covid-19 di Jabar bisa segera diatasi. “Buktinya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Jabar ini relatif berhasil, sebab sebarannya terus mengalami penurunan, kecuali daerah Jabodebek yang memang merupakan imbas dari penyebaran kasus Covid-19 di Jakarta,” demikian Ace Hasan Syadzily. @mh

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

HIDAYAH: Cerita Virgoun Mualaf Berkat Ayat di Surat Al-Baqarah

Sen Feb 15 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Kisah vokalis band Last Child Virgoun yang memutuskan untuk memeluk Islam kembali menjadi sorotan. Ia mengaku memutuskan pindah keyakinan di tahun 2013 lalu. Lewat tayangan channel YouTube Zayan My yang tayang pada 2018 lalu, Virgoun sempat menceritakan saat awal mula memeluk Islam. Virgoun pun mengaku, mulai merasa […]