VISI.NEWS | BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah berhasil menyelesaikan tahap awal implementasi teknologi blockchain pada aplikasi kepegawaian, khususnya fitur e-Pensiun. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah.
Langkah Awal yang Menjanjikan
“Implementasi teknologi blockchain merupakan salah satu upaya kami untuk mewujudkan komitmen menghadirkan layanan publik yang aman, nyaman, dan terpercaya,” ujar Ika Mardiah, Kepala Diskominfo Jawa Barat. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam menggunakan teknologi canggih untuk memperbaiki kualitas layanan publik.
Keunggulan Teknologi Blockchain
Blockchain, sebagai basis data terdistribusi yang tahan gangguan, menawarkan keamanan dan keandalan data melalui blok-blok catatan yang ditautkan dan diamankan dengan kriptografi. Dengan penerapan teknologi ini, transaksi dan data dalam aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Jabar akan memiliki beberapa keunggulan utama:
1. Keamanan Transaksi: Transaksi pada aplikasi SPBE tidak dapat diubah secara ilegal karena disimpan pada blockchain dengan smart contract yang disetujui bersama.
2. Keamanan Data: Data yang tersimpan dienkripsi dan dapat diverifikasi, sehingga terhindar dari kebocoran dan penyalahgunaan.
3. Transparansi: Semua proses dan transaksi terekam secara permanen dan dapat diakses oleh pihak yang berwenang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Tahapan Implementasi
Implementasi blockchain akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari aplikasi-aplikasi kritikal seperti e-Pensiun. Setelah sukses di tahap awal, teknologi ini akan diperluas ke seluruh aplikasi SPBE Jabar. Blockchain telah dibangun di beberapa node berbeda yang tersebar di beberapa pusat data untuk memastikan keandalan dan keamanan data.
Harapan dan Dampak Positif
Diharapkan dengan penerapan teknologi blockchain, kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah akan semakin meningkat. Selain itu, blockchain juga dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan.
Langkah ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya berkomitmen pada peningkatan layanan publik, tetapi juga pada penerapan teknologi mutakhir untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Dengan demikian, Jawa Barat berpotensi menjadi contoh bagi provinsi lain dalam memanfaatkan teknologi blockchain untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
@maulana
