Anggota Komisi IV DPRD Jabar H. Kusnadi. /visi.news/eko aripyanto VISINEWS |BANDUNG – Guna menindaklanjuti pertemuan antara ketiga Ketua Umum (Ketum) Partai Politik (Parpol) beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPD Golkar Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi siap melakukan komunikasi lanjutan.
Komunikasi lanjutan dimaksud tidak lain adalah membangun silaturahmi dengan jajaran pengurus DPW PAN dan DPW PPP Jabar baik secara formal maupun informal, baik secara struktural parpol maupun secara sesama Anggota DPRD Jabar.
“Sebagai kader Golkar, pengurus Golkar dan Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jabar, kami akan melaksankan amanat Ketum Golkar Airlangga Hartarto untuk melanjutkan komunikasi politik baik formal secara struktural maupun informal secara kedewanan,” katanya.
Adapun isi komunikasi tersebut, lanjut Haji Kusnadi, guna membangun kerjasama dengan PAN dan PPP di Jabar di berbagai sektor sehingga terbangun kebersamaan dan hubungan emosiaonal baik secara kepartaian maupun individu.
“Membangun kebersamaan itu penting dalam sebuah koalisi, sehingga ketika Golkar, PAN dan PPP ini memiliki kesamaan visi dan misi maka, gagasan menuju koalisi ini akan segera terwujud dan diresmikan,” ujarnya.
Dihubungi VISINEWS, Haji Kusnadi mengungkapkan, meski terbilang masih dua tahun kedepan untuk mengikuti agenda politik terutama Pemilihan Presiden (Pipres), namun penjajakan dan komunikasi politik tersebut harus segera dibangun.
“Langkah strategis Ketum Golkar Airlangga yang telah bertemu dengan Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Ketum PPP Suharso Monoarfa itu harus diapresiasi oleh kader ketiga partai tersebut dan patut di tindak lanjuti,” ungkapnya.
Disinggung berkaitan dengan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), Haji Kusnadi menegaskan bahwa, sesuai amanat Musyarawah Nasional (Munas), Golkar telah memberikan mandat terhadap Airlangga untuk siap menjadi Capres 2024.
“Jika Golkar PAN dan PPP resmi berkoalisi maka, sudah dipastikan bahwa Airlangga Hartarto merupakan Capres dalam koalisi tersebut, sementara siapa Cawapresnya, hal itu menjadi kewenangan DPP ketiga parpol tersebut,” pungkasnya. @eko.
