Jokowi Teken Peraturan PNS Wajib Lapor Harta Kekayaan

Editor :
Presiden Joko Widodo (Jokowi)./dok. biro pers sekretariat presiden/via detik.com/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaporkan harta kekayaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang diteken Jokowi pada 31 Agustus 2021.

Aturan itu mengatur kewajiban, larangan, hingga hukuman disiplin bagi para PNS. Setidaknya, ada 17 kewajiban dalam aturan tersebut yang harus diikuti oleh para abdi negara. Salah satunya, soal kewajiban melaporkan harta kekayaan.

“PNS wajib melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 4 huruf e sebagaimana dikutip Liputan6.com dari salinan PP, Rabu (15/9/2021).

PNS yang melanggar dapat dikenakan hukuman disiplin sedang hingga berat. Berdasarkan Pasal 10 ayat 2, pejabat administrator dan fungsional yang tak melaporkan harta kekayaan akan diberikan hukuman disiplin sedang.

Hukuman disiplin sedang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 3 terdiri dari, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 persen selama 6 sampai 12 bulan.

Sementara itu, hukuman disiplin berat diberikan kepada pejabat tinggi dan pejabat lainnya yang masuk kategori wajib melaporkan harta kekayaan namun tak melakukannya.

Hukuman disiplin berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

“Hukuman disiplin berat sebagaimana dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pejabat pimpinan
tinggi dan pejabat lainnya,” bunyi Pasal 11.

Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dengan hukuman disiplin sedang dan berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa. Adapun tim pemeriksa terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.

Baca Juga :  Monitoring PPKM Darurat di Kecamatan Pameungpeuk, Petugas Sasar Toko dan Swalayan

“Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa,” jelas Pasal 31 ayat 1.@mpa/mdk

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kejar Performa Percepatan, Ganjar Tantang Bupati/Wali Kota Habiskan Kiriman Vaksin dalam Sehari

Rab Sep 15 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Upaya percepatan vaksinasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Terbaru, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo memberikan tantangan kepada bupati/wali kota se-Jateng untuk menghabiskan stok vaksin yang dikirimkan dalam waktu satu hari. “Saya berikan tantangan pada seluruh kabupaten/kota. Sanggup tidak sehari menyelesaikan itu. Begitu dikirim vaksin, sehari langsung […]