Jual Minyak Goreng Secara Bersyarat, Pemkot Surabaya Berikan Sanksi Tegas

Editor Salah satu toko modern yang memasang bandrol harga minyak goreng bersyarat. /visi.news/redho fitriyadi
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | SURABAYA – Pemkot Surabaya melalui Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopdag) Kota Surabaya, Fauzie Mustaqiem Yos menyebutkan telah memberikan sanksi berupa teguran kepada pemilik toko modern yang menjual minyak goreng secara bersyarat.

“Kami sudah turun ke lapangan dan berikan sanksi berupa teguran. Ndak banyak yang ditemukan seperti itu,” ucapnya, seperti dilaporkan wartawan VISI.NEWS di Surabaya, Selasa (15/3/2022).

Sanksi berupa teguran itu ia lakukan saat dirinya mengunjungi beberapa toko modern atau swalayan yang terbukti menggunakan trik nakal kepada konsumen yang membutuhkan minyak goreng untuk kebutuhan sehari-hari.

“Rata-data mereka harus beli paketan dengan sabun atau beras dan lain-lain,” katanya.

Sebelumnya, fakta tersebut terbongkar saat Kanwil IV KPPU melakukan Sidak di beberapa toko modern di Surabaya. Mereka menemukan tiga bentuk jenis penjualan minyak goreng secara bersyarat.

Pertama, mensyaratkan minimal nilai berbelanja tertentu mulai Rp10 ribu sampai Rp. 75 ribu. Kedua, mensyaratkan keanggotaan atau member tertentu. Ketiga, mensyaratkan pembelian produk tertentu dari dalam toko.

Padahal diketahui, pemerintah telah menetapkan HET minyak goreng curah Rp. 11.500 per liter, kemasan sederhana Rp. 13.500 per liter, dan kemasan premium Rp. 14.000 per liter. Hal itu berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit.

Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Hukum Kanwil IV KPPU Romi Pradhana Aryo juga mengatakan pihaknya akan melakukan advokasi kepada para pemilik swalayan yang terpantau melakukan praktik penjualan minyak goreng bersayarat. Harapannya, praktik nakal tersebut dapat dihentikan.

“Para pemilik swalayan akan kami minta segera menghentikan praktik penjualan minyak goreng bersyarat dimaksud. Bila tidak diindahkan, tentu kami akan mengambil langkah-langkah lanjutan,” tegas Romi.@redho

Baca Juga :  USWAH: Mengapa Generasi Sahabat hingga Muhammad Al-Fatih Berjaya?

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Baru BJB Dan Migas Hulu, Kusnadi : Perlu Adanya Pengembangan BUMD Baru Terbarukan Di Jabar

Sel Mar 15 , 2022
Silahkan bagikanVISINEWS |BANDUNG – Bendahara Fraksi Golkar DPRD Jawa Barat (Jabar) Haji Kusnadi terus mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar agar mengembangkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selain Bank Jabar (BJB) dan PT Migas Hulu Jabar. Pernyataan tersebut tidak lain dalam rangka mengembangkan perusahaan plat merah agar semakin berkembang pesat dan […]