Kabupaten Garut Berlakukan Pembatasan Sosial Berskala Mikro di 17 RW

Editor :
Bupati Garut saat melantik 17.000 satgas tingkat RW./visi.news/istimewa

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut akan memberlakukan pembatasan sosial berskala mikro (PSBM) di beberapa rukun warga (RW).
Kebijakan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Garu, Nomor 443/KEP.66-KESRA/2021 Tentang Penetapan Wilayah dan Jangka Waktu PSBM dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Kabupaten Garut.

Dalam keterangan tertulis yang diterima VISI.NEWS, Kamis (11/2/2021), dalam surat keputusan tersebut tercanum ada beberapa wilayah yang akan menerapkan PSBM, yaitu 2 RW di Kecamatan Garutkota, 2 RW Kecamatan Karangpawitan, 3 RW di Kecamatan Tarogongkaler, 1 RW di Kecamatan Tarogongkidul, 2 RW di Kecamatan Banyuresmi, 1 RW di Kecamatan Leles, 2 RW di Kecamatan Kadungora, 1 RW di Kecamatan Sukawening, 1 RW di Kecamatan Cilawu, 1 RW di Kecamatan Banjarwangi, dan 1 RW di Kecamatan Bungbulang.

Sementara untuk jangka waktunya akan dilaksanakan selama 2 pekan dari sejak tanggal 9 Februari sampai dengan 22 Februari 2021.

Bupati mengatakan, dalam PSBM tingkat RW tersebut, setiap warga yang akan keluar masuk wilayah yang menerapkan PSBM harus memenuhi protokol keluar masuk.

Selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, bagi setiap orang atau warga yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah yang diberlakukan PSBM, wajib mematuhi protokol keluar masuk wilayah PSBM, sesuai yang tercantum dalam SK bernomor 443/KEP.66-KESRA/2021.

Pada masa PSBM ada beberapa kebijakan yang mengalami perubahan. Di antaranya, jam operasional minimarket atau hypermarket yang sebelumnya hanya bisa beroperasi sampai pukul 19.00 WIB, sekarang bisa buka sampai pukul 21.00 WIB.

Begitu juga toko modern yang berbentuk grosir dan toko khusus, baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan, dengan waktu operasional mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB. Demikian tercantum dalam Surat Edaran Nomor 443.1/433/Kesra Tentang Pelaksanaan PSBM dalam Upaya Penanganan Penyebaran Covid-19.

Sementara untuk kedai kopi atau kafe harus mengutamakan layanan take away. Untuk layanan di tempat dibatasi hanya 50 persen dari total kapasitas. Begitu juga dengan rumah makan/warung makan/restoran atau sejenisnya, mengutamakan layanan secara langsung (take away)/drive thru melalui pemesanan secara daring.

Bupati Garut juga memutuskan untuk membentuk Tim Pelaksana PSBM.
Keputusan Bupati tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 443/KEP.67-KESRA/2021 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana PSBM dalam penanganan Covid-19.

Tugas utama dari Tim Pelaksana adalah memberikan izin tertulis bagi warga yang akan keluar atau masuk ke wilayah yang sedang menerapkan PSBM. Memberikan izin tertulis bagi warga yang akan berpergian (keluar masuk) dari wilayah PSBM, yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pelaksana, tegas bupati. @yat

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

TDI dan IFC Lakukan Studi Bersama untuk Pemanfaatan Drone

Kam Feb 11 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS — Terra Drone Indonesia lakukan kegiatan studi pemanfaatan drone terhadap sektor perkebunan kelapa sawit bersama dengan International Finance Corporation (IFC) yang merupakan bagian World Bank Group (WBG). Studi difokuskan pada pemanfaatan teknologi drone untuk penyediaan data yg dibutuhkan dalam sertifikasi petani kelapa sawit swadaya yang terletak di Kota […]