Kafe dan Restoran Langgar PPKM di Purwakarta Disanksi Penutupan

Editor :
Kafe dan restoran langgar PPKM di Purwakarta disanksi penutupan./antaranews.com/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, menyiapkan tindakan tegas bagi pengelola kafe dan restoran nakal yang tidak mematuhi protokol kesehatan (prokes) serta melanggar jam operasional menyusul diterapkannya Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat Mikro (PPKM) di daerah tersebut.

“Mulai pekan depan kami akan menindak tegas pengelola kafe dan restoran yang tak patuh protokol kesehatan serta PPKM. Sanksinya bukan sekadar teguran atau denda, tapi akan kami tutup,” kata Sekretaris Daerah Purwakarta Iyus Permana, di Purwakarta, Rabu (17/2/2021), seperti dilansir antaranews.com.

Ia mengatakan dalam ketentuannya pada PPKM batas waktu operasional kafe atau restoran itu hingga pukul 22.00 WIB, dengan rincian menerima pengunjung sampai dengan pukul 20.00 WIB. Kemudian pukul 20.00 sampai 22.00 WIB “take away” (dibawa pulang).

Sekda menyampaikan pihaknya sebelumnya telah mengumpulkan para pengelola kafe dan restoran yang ada di Purwakarta untuk menyosialisasikan aturan tersebut, sekaligus memperingatkan sanksi jika mereka melanggar.

Menurut dia, sanksi tegas itu diterapkan sebagai bagian dari upaya Pemkab Purwakarta dalam menindaklanjuti masih adanya kafe yang jam operasionalnya melebihi batas yang ditentukan.

“Sanksi tegas diterapkan dengan harapan agar tidak ada lagi kafe dan restoran yang melanggar ketentuan selama PPKM,” katanya.

Iyus Permana menambahkan penerapan PSBB skala mikro itu sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2021.

Sementara itu, sesuai dengan hasil evaluasi gugus tugas pusat melalui provinsi hingga ke tingkat kabupaten, wilayah Purwakarta masih berstatus zona oranye atau dengan level kewaspadaan sedang.

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika berharap agar status kewaspadaan ini bisa turun menjadi zona kuning atau setidaknya bisa dipertahankan di zona oranye. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Di Antaranya Bandung dan Tasik, 32 Perkara Sengketa Pilkada Melaju ke Pembuktian

Kam Feb 18 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Sebanyak 32 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah 2020 melaju ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian yang akan mulai digelar pekan depan oleh Mahkamah Konstitusi. Mengutip antaranews.com, dari laman resmi Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Kamis (18/2/2021), perkara yang lanjut ke tahap selanjutnya adalah permohonan perselisihan hasil Pilkada […]