Kampus IPDN di Seluruh Indonesia Sosialisasikan UU Cipta Kerja

Editor :
Kastorius Sinaga Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media (baju putih) sedang memberikan sambutan pada acara Sosialisasi UU Cipta Kerja./visi.news/istimewa.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS– Kampus-kampus IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) di seluruh Indonesia sosialisasikan UU Cipta Kerja.

Pada Senin (9/11/2020) tim Kemendagri-IPDN menggelar sosialisasi di Kampus IPDN Papua di Sentani, Jayapura.

Sebanyak 675 peserta mengikuti kegiatan ini, baik secara luring maupun secara daring dan live streaming.

Dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan VISI.NEWS, Selasa (10/11/2020) disebutkan, yang hadir secara fisik di Aula IPDN Papua menerapkan protokol Covid-19 secara ketat.

Mereka adalah perwakilan Pemda Papua, unsur Forkompimda Papua, BEM dari 5 Universitas, asosiasi pengusaha (Kadin dan Himpi), akademisi setempat serta perwakilan serikat pekerja. Juga tiga perwakilan PT Freeport, perusahaan tambang raksasa yang sudah beroperasi sejak 1967 di Timika Papua itu, hadir menyimak materi paparan yang disampaikan oleh Staf Khusus Mendagri Bidang Politik dan Media, Kastorius Sinaga, Wakil Rektor IPDN Prof Khasan Efendi serta sejumlah dosen senior IPDN Dr. Sigit Widodo, Dr. Halilul Khairi yang membawakan materi kluster peran Pemerintah Pusat dan Kemudahan Investasi.

Sosialisasi UU Cipta Kerja yang diinisiasi oleh Rektor IPDN, Hadi Prabowo, dilakukan atas arahan Presiden Joko Widodo dan perintah Mendagri Muhammad Tito Karnavian agar meluruskan disinformasi dan ‘hoax’ yang sengaja disebarkan atas UU tersebut yang kemudian memicu resistensi berbagai kelompok di masyarakat.

Dalam sambutannya, Wakil Rektor IPDN, Prof Khasan menyebut UU Cipta Kerja akan memaksa birokrasi pemerintah di pusat dan daerah semakin efisien meningkatkan investasi dan mempermudah kegiatan usaha ekonomi. Alasannya, mata rantai perizinan akan dipangkas seringkas mungkin. Daerah tidak kehilangan kewenangan, namun cara penggunaan kewenangan tersebut akan dibuat efisien, tidak njlimet seperti sekarang.

UU ini akan memangkas aneka perizinan yang selama ini berbelit-belit, rumit, lama dan berbiaya mahal, tandas Khasan.

Pada kesempatan yang sama, Kastorius Sinaga memaparkan data masalah ledakan pengangguran di Indonesia saat ini.

“Setiap tahun 2,9 juta tenaga kerja baru memasuki sektor pasar tenaga kerja formal. Disamping angka ini, sekitar 6 juta terkena PHK akibat dampak ekonomi serangan Covid-9 selama 7 bukan terkahir, ujar Kastorius.

Rendahnya penyerapan tenaga kerja, minimnya investasi langsung yang masuk, anjloknya daya saing ekonomi Indonesia dibanding negara2 lain serta lebarnya kesenjangan antara sektor formal dan sektor informal terjadi karena praktik “*red-tape bureaucracy”* atau hiper regulasi birokrasi di dalam perizinan usaha, investasi yang rumit, lama dan sarat dengan illegal levy (pungutan liar), kata Kastorius.

UU Cipta Kerja dengan muatan kluster tematik – kluster kemudahan investasi, kluster penyederhanaan perijinan, kluster tata ruang dan pertanahan, kluster ketenaga-kerjaan dan kluster administrasi pemerintahan- akan memangkas secara radikal proses perizinan sehingga cepat, murah, dan pasti.

Ujungnya, ini akan mendorong investasi dan menjadi ekosistem kondusif bagi 68 juta UKM untuk berekspansi untuk penyerapan lapangan kerja secara masif.

Sosialisasi ini mendapat sambutan antusias dari peserta.
Namun demikian komentar kritis disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Pemkot Jayapura, Yohannes Wimbe.

Ia menyoroti adanya potensi kehilangan kewenangan daerah dalam penerapan UU Cipta Kerja, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

“Pendapatan sumber asli daerah sangat didominasi dengan pelaksanaan kewenangan perizinan dan retribusi daerah. Bila ini dihilangkan atau dipangkas otomatis akan menghilangkan sumber PAD dan akhirnya mengganggu stabilitas fiskal Daerah” ungkap Wimbe yang menyatakan perizinan dan retribusi mendominasi hampir 70% struktur penerimaan PAD.

Oleh karena itu Wimbe menyarankan agar Pemerintah Pusat terlebih dahulu melakukan perhitungan potensi kehilangan/penurunan PAD 548 daerah otonom se Indonesia secara seksama sebelum menyusun RPP pelaksanaan UU Cipta Kerja.

“Pemerintah Pusat perlu mendengarkan aspirasi Daerah dan memikirkan situasi pascapenerapan UU Cipta Kerja bagi Pemda seraya mempertimbangkan skema kompensasi terhadap PAD sebagai dampak pemangkasan sektor perizinan di daerah. Dengan demikian keuangan daerah stabil dan tetap kuat pasca UU Cipta Kerja” tandas Wimbe. @bud

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Tim Advokasi "BEDAS" Laporkan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu ke Bawaslu

Sel Nov 10 , 2020
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Tim Advokasi “BEDAS” dari pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bandung H.M. Dadang Supriatna dan H. Sahrul Gunawan melaporkan dugaan terjadi pelanggaran pidana pemilu pada pelaksanaan Pilkada Bandung yang dilakukan salah seorang kepala desa di Kabupaten Bandung ke Bawaslu Kabupaten Bandung di Soreang, Selasa (10/11/2020). Ketua […]