VISI.NEWS | BANDUNG – Halal Bihalal dan istigosah rutin di Masjid Al Fatih, Rumah Dinas Bupati Bandung di Soreang, Kamis (9/4/2026) malam, tidak berhenti sebagai agenda keagamaan. Di hadapan pengurus PCNU, MWCNU, hingga badan otonom seperti Fatayat dan Muslimat, Bupati Bandung Dadang Supriatna menyampaikan pandangan yang lebih strategis tentang arah Nahdlatul Ulama.
Hadir antara lain Ketua PCNU KH Agus A. Qustholany, Sekretaris KH Imron Rosyadi, Ketua DMI KH Ali Fadil, dan Khatib Syuriah KH. Yusuf Ali Tantowi.
Forum itu menjadi ruang konsolidasi organisasi. Hadirin yang datang mewakili berbagai tingkatan kepengurusan NU, mengikuti jalannya acara dengan serius, terutama saat pembahasan mulai menyentuh isu kelembagaan dan kemandirian.
Dadang membuka dengan penilaian bahwa NU mulai mengalami perubahan cara berpikir. Ia menyebut adanya kecenderungan “dua langkah lebih maju” dalam merespons tantangan zaman.
Menurutnya, perubahan ini penting karena selama ini NU dikenal kuat sebagai kekuatan kultural. Namun, dalam sektor formal seperti pendidikan dan kesehatan, peran tersebut belum sepenuhnya terlihat di tingkat masyarakat luas.
Ia mencontohkan bahwa di lingkungan pesantren, identitas NU sudah mengakar. Tetapi di luar itu, terutama dalam bentuk institusi formal yang membawa nama organisasi, keberadaannya dinilai belum menonjol.
“Di masyarakat belum nampak,” ujar pria yang biasa disapa Kang DS ini menegaskan perlunya kehadiran yang lebih konkret.
Dadang kemudian membandingkan dengan organisasi Islam lain yang dinilai telah lebih maju dalam pengelolaan lembaga dan aset. Ia menyebut sebagian sudah memiliki kekuatan finansial hingga triliunan rupiah.
Dari situ, ia mengajukan pertanyaan terbuka kepada forum: apakah NU mampu membangun sekolah, perguruan tinggi, atau rumah sakit dengan identitas organisasi yang kuat.
“Bisa tidak punya PT atas nama NU, atau rumah sakit atas nama NU?” tantangnya.
Ia menilai, secara potensi, NU memiliki modal besar berupa jaringan luas dan basis massa yang kuat. Namun, pengelolaan potensi tersebut masih perlu ditingkatkan agar lebih terarah.
Dalam konteks itu, ia menyinggung peran PWNU Jawa Barat yang mulai mengakomodasi gagasan penguatan organisasi sebagai langkah awal.
Dadang menekankan bahwa ke depan, NU perlu memperjelas identitasnya di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan publik yang terstruktur.
Di sisi lain, ia mengapresiasi kekompakan NU yang selama ini dinilai mendukung jalannya program pemerintah daerah.
Kepuasan Masyarakat 89 Persen
Ia mengaitkan hal tersebut dengan capaian kinerja pemerintahannya, termasuk tingkat kepuasan masyarakat yang disebut mencapai 89 persen berdasarkan data Baperinda.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persepsi publik di media sosial tidak selalu mencerminkan kondisi nyata di lapangan.
“Netizen itu sekali-kali bicara,” ujarnya, menyinggung dinamika opini digital.
Karena itu, ia mendorong NU untuk mulai serius mengelola media sosial sebagai sarana edukasi masyarakat.
Menurutnya, ruang digital merupakan bagian penting dalam membangun narasi organisasi di era saat ini.
Ia juga menegaskan bahwa aktivitas edukasi melalui media sosial tidak bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan.
Perjuangkan Guru Honorer
Dalam bagian lain, Dadang mengulas pengalamannya saat menjadi anggota Komisi D DPRD Kabupaten Bandung pada 2017.
Ia menyebut pernah memperjuangkan anggaran Rp45 miliar yang disepakati hampir seluruh anggota Badan Musyawarah (Bamus). “Karena sudah disepakati, maka saya bicara ke media, hasil perjuangan saya itu, ” ungkapnya.
Namun, saat itu merasa sakit hati karena anggaran tersebut tidak direalisasikan. Ia mengaku program itu hilang dalam waktu singkat setelah disahkan.
Pengalaman itu kemudian membentuk komitmennya terhadap isu kesejahteraan tenaga honorer.
Ia mengingat pertemuannya menjelang Pilkada lalu dengan para guru honorer di Dayeuhkolot sebagai titik penting dalam perjalanan kebijakannya.
Setelah menjabat bupati, ia merealisasikan insentif bagi guru ngaji dan tenaga honorer sebagai bagian dari program prioritas.
Pada 2022, melalui perannya di Apkasi, ia terlibat dalam pembahasan dengan Menteri PAN-RB saat itu, Abdullah Azwar Anas, terkait skema pengangkatan PPPK.
Ia menyebut hingga kini telah melantik sekitar 9 ribu orang PPPK dan secara keseluruhan sudah melantik 26 ribu ASN di Kabupaten Bandung.
Namun, diakuinya masih ada sekitar 11 ribu tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema tersebut. “Informasi honor mereka Rp. 500 ribu itu tidak benar. Yang benar, mereka yang sudah ikut sertifikasi karena sudah dapat Rp 2 juta, maka saya tambah Rp 500 ribu, jadi Rp 2,5 juta. Dan yang belum bersertifikasi Rp 1 juta. Itu yang benar,” tandasnya.
Ia juga menyinggung kebijakan terbaru yang memungkinkan penggunaan dana BOS untuk mendukung pembiayaan tenaga pendidikan.
Meski demikian, ia menilai masih terdapat ketimpangan, terutama antara tenaga yang sudah bersertifikasi dan yang belum.
Di akhir penyampaiannya, Dadang mengingatkan bahwa kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung masih terbatas.
Ia menekankan pentingnya menggali potensi pajak baru untuk memperkuat fiskal daerah.
Pernyataan itu, bagian dari rangkaian penyampaiannya yang tidak hanya berisi refleksi organisasi, tetapi juga gambaran tantangan konkret yang dihadapi pemerintah daerah.
@asd
