VISI.NEWS | KAB. BANDUNG – Bupati Bandung Dadang Supriatna merampungkan rangkaian roadshow kunjungan kerja sekaligus rapat koordinasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di 31 kecamatan Kabupaten Bandung.
Kegiatan roadshow pertama dilaksanakan di Kecamatan Rancabali dan terakhir dilaksanakan di Kecamatan Pacet dan Kertasari pada Rabu (15/10/2025), sebagai bentuk upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa.
Dalam setiap kunjungan, Bupati Bandung yang akrab disapa Kang DS itu didampingi Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung Dindin Syahidin bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), setiap pertemuan menghadirkan para Kepala Desa, Ketua Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Ketua BUMDes dan Ketua BPD di masing-masing desa maupun kelurahan.
Kang DS menjelaskan, program strategis nasional KDKMP lahir berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan sekaligus membangkitkan produktivitas masyarakat.
Ia menegaskan, KDKMP memiliki hubungan erat dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Hubungan KDKMP dengan MBG (Makan Bergizi Gratis) sangat erat kaitannya. KDKMP untuk mendorong atau supporting program Makan Bergizi Gratis, yang merupakan program Pak Presiden yang saat ini sudah berjalan, walaupun belum 100 persen,” kata Kang DS saat menyampaikan arahannya di Aula Kecamatan Pacet, Rabu sore.
Selain program MBG, Kang DS juga menyoroti program Sekolah Rakyat yang diberikan kepada masyarakat Indonesia yang masuk desil satu dan dua.
“Bagi masyarakat yang betul-betul miskin ekstrem,” katanya.
Ia menyebut, Kabupaten Bandung telah memiliki rintisan Sekolah Rakyat setingkat SMP dan SMA yang berlokasi di kawasan Stadion Si Jalak Harupat.
“Bagi siswa dan siswi yang sekolah di Sekolah Rakyat, semuanya ditanggung pemerintah dan gratis. Apabila orang tuanya belum memiliki rumah, maka langsung diberikan rumah oleh pemerintah. Apabila orang tuanya belum punya pekerjaan, maka dilatih untuk bisa menjadi profesional. Setelah dilatih, kemudian tidak punya modal usaha, maka dibiayai oleh pemerintah. Itu program Sekolah Rakyat,” tuturnya.
Pemerintah Kabupaten Bandung, lanjutnya, sudah menyiapkan lahan seluas delapan hektare di kawasan Ciwidey untuk pengembangan Sekolah Rakyat terpadu dari jenjang SD hingga SMA.
Lebih lanjut Kang DS menyoroti KDMP. Kang DS menegaskan bahwa koperasi ini berbeda dengan koperasi pada umumnya karena didukung langsung oleh pemerintah pusat. Presiden bahkan telah memerintahkan melalui Menko bahwa bank Himbara harus memberikan dukungan pembiayaan permodalan kepada KDKMP.
“Untuk mensupport permodalan, desa sebagai penanggung jawab. Kalau misalkan KDMP pinjam ke bank Himbara,” katanya.
Kang DS menyampaikan bahwa jika program KDMP dapat dijalankan dengan baik dan berhasil, maka akan memberikan dua manfaat utama, yaitu dana desa dari pemerintah pusat tetap dapat digunakan untuk pembangunan, serta adanya peningkatan pendapatan asli desa yang bersumber dari Sisa Hasil Usaha (SHU) KDMP.
“Keuntungan atau benefitnya 20 persen dari SHU KDMP tersebut. Modal usaha KDMP bisa dari ADPD melalui mekanisme musdes (musyawarah desa),” katanya.
Kang DS meminta para Kepala Desa, Ketua KDMP, Ketua BUMDes, dan Ketua BPD untuk turut membantu pelaksanaan roadshow hingga ke tingkat dusun. Ia juga mengimbau agar para RT dilibatkan dalam diskusi dan sosialisasi mengenai lahirnya KDMP, sekaligus mendata berbagai potensi di wilayahnya masing-masing, seperti jumlah petani yang menanam padi dan komoditas lain yang dapat menyuplai kebutuhan dapur MBG.
Selain itu, ia berharap masyarakat yang belum memiliki pekerjaan dapat dilibatkan dalam program KDMP dan MBG agar memperoleh penghasilan, misalnya dengan membuka usaha budidaya ikan lele melalui sistem bioflok untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan di dapur MBG.
“Satu dapur MBG membutuhkan 40 kolam bioflok,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa jumlah penerima manfaat program MBG di Kabupaten Bandung mencapai sekitar 1,263 juta jiwa dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,4 triliun per tahun. Dari jumlah tersebut, kebutuhan bahan pokok diperkirakan mencapai Rp3,4 triliun, sementara rata-rata pengelolaan melalui KDMP mencapai sekitar Rp12 miliar setiap tahunnya.
“Modal usaha KDMP bisa dari investor. Sah, sah,” ucapnya.
Ia menegaskan bahwa pada tahun 2026 mendatang, Pemerintah Kabupaten Bandung akan menyiapkan penyertaan modal sebesar Rp10 miliar untuk sedikitnya 100 KDMP, dengan masing-masing koperasi mendapatkan alokasi dana sebesar Rp100 juta.
“Syaratnya, koperasinya harus sudah aktif dan jalan,” katanya.
Ia menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan roadshow di tingkat kecamatan pada hari Rabu, dirinya berencana melanjutkan kegiatan serupa ke tingkat desa hingga dusun agar potensi di setiap wilayah dapat teridentifikasi dengan jelas.
“Untuk mengetahui desa (KDMP) mana yang sudah jalan dan desa mana yang belum jalan. Kenapa belum jalan, saya ingin diskusi dengan pengurus KDMP-nya, karena saya selaku Ketua Satgas KDKMP Kabupaten Bandung,” katanya.
Bupati Bandung mencontohkan bahwa salah satu desa di Kecamatan Pangalengan telah berhasil menjalankan koperasinya dengan baik dan diperkirakan memperoleh keuntungan sekitar Rp1,4 miliar per tahun. Dari hasil usaha tersebut, desa mendapatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) sebesar Rp300 juta per tahun.
“Untuk itu, kembali ke potensi masing-masing desa. Insya Allah potensi di masing-masing desa bisa tersalurkan melalui KDMP untuk suplai kebutuhan di dapur MBG,” ujarnya.
Menurut Ketua Harian APKASI ini, KDMP bisa kerja sama dengan KDMP lainnya dalam upaya meningkatkan usahanya. Dengan harapan masyarakat menerima manfaat dari program Presiden Prabowo ini. @kos
