VISI.NEWS|BANDUNG -Kondisi keuangan yang disebut sebagai anomali terburuk dalam sejarah Jawa Barat mendorong Gubernur Dedi Mulyadi mengambil langkah keras terhadap proyek pembangunan bermasalah. Dengan saldo kas daerah yang sempat tersisa Rp500.000 di akhir tahun anggaran, Pemprov Jabar kini menghadapi tunda bayar proyek senilai Rp621 miliar, sekaligus memperketat standar kualitas pekerjaan.
Alih-alih langsung melunasi kewajiban kepada kontraktor, Dedi menegaskan pembayaran akan ditentukan oleh hasil audit lapangan. Ia menyatakan kualitas pekerjaan menjadi penentu utama apakah dana publik akan dibayarkan penuh atau tidak.
“Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dari situ akan terlihat kualitasnya, apakah sangat baik, baik, atau kurang baik,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Minggu.
Menurut Dedi, langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab, terutama di tengah tekanan fiskal yang tidak biasa. Ia menegaskan sikap tegas terhadap kontraktor yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.
“Pekerjaan yang kurang baik tidak akan kami bayarkan semuanya,” katanya.
Dana pelunasan proyek, lanjut Dedi, bersumber dari Dana Alokasi Umum serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang masuk setiap hari ke kas daerah. Ia menilai kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi penopang penting di tengah situasi keuangan yang sulit.
“Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak,” ucapnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Dedi juga membuka ruang partisipasi publik. Masyarakat diminta ikut mengawasi kualitas pembangunan di daerah masing-masing dan menyampaikan temuan secara terbuka.
“Masyarakat Jawa Barat silakan menyampaikan masukan melalui media sosial terkait kualitas pekerjaan pembangunan di wilayahnya. Ini penting agar setiap rupiah pajak kembali dalam bentuk fasilitas publik yang berkualitas,” ujar Dedi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengakui adanya tunda bayar proyek yang membebani APBD 2025. Ia menjelaskan kondisi tersebut dipicu oleh perencanaan pendapatan yang terlalu progresif dibandingkan realisasi.
“APBD 2025 kita pasang progresif, pendapatan ditargetkan tinggi dan belanja juga tinggi. Dari sisi belanja berjalan sangat baik, sementara target pendapatan dipasang di atas rata-rata,” kata Herman di Bandung, Selasa.
Kondisi ini menjadi peringatan serius bagi tata kelola keuangan daerah, sekaligus ujian bagi komitmen pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas pembangunan dan kepercayaan publik.@fajar
