VISI.NEWS – Melonjaknya jumlah kasus terkomfirmasi positif Covid-19 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, membuat Pemkot Tasikmalaya kewalahan dan kebingungan. Bukan hanya dibuat bingung terkait kekeruangan tenaga medis, namun Pemkot Tasikmalaya juga kebingungan karena kekurangan anggaran.
Wali Kota Tasikmalaya, Budi Budiman mengatakan Pemerintah Kota Tasikmalaya, selama ini kekurangan anggaran penanganan Covid-19 setelah membeludaknya kasus gelombang kedua. Diperkirakan anggaran untuk penanganan tersebut sekitar Rp 14 miliar. Jumlah tersebut hasil hitungan untuk penyewaan 2 hotel yang akan dijadikan rumah sakit (RS) darurat dan kontrak perawat sampai dokter spesialis yang baru.
“Setelah melakukan rapat beberapa kali, kita kekurangan biaya untuk penanganan Covid-19 sebanyak Rp 14 miliar. Kita ada sisa anggaran Rp 4 miliar dan kurangnya Rp 10 miliar. Soalnya kalau dicanangkan di APBD sudah gak bisa,” kata Budi Budiman kepada wartawan melalui sambungan telefon, Jumat (2/10).
Menurut dia, saat ini jumlah kasus terus meningkat, hingga membuat kehabisan tempat isolasi karena semua rumah sakit dan ruang isolasi Rusunawa Universitas Negeri Siliwangi (UNS) Tasikmalaya pun telah penuh.
Sementara, pasien positif hasil swab klaster pesantren di wilayahnya setiap harinya terus bertambah dan masih dilakukan tracing.
Sehingga, pihaknya akan segera menyediakan RS darurat di dua hotel yang selama ini sedang proses negosiasi.
Jika nantinya dua hotel tersebut masih penuh, pihaknya pun akan mengaktifkan gelanggang olahraga (GOR) Kompleks Dadaha, Kota Tasikmalaya, dijadikan RS darurat selanjutnya.
Terkait memilih prioritas hotel, Budi beralasan, karena sudah berbentuk kamar-kamar dan fasilitas sanitasinya sudah lengkap untuk dijadikan ruang isolasi. Adapun kalau di GOR, butuh fasilitas pendukung lainnya karena kondisinya terbuka.
“Kami sudah mengirim surat permohonan dukungan penanganan Covid-19 ke Gubernur Jawa Barat. Diharapkan bantuan cepat direalisasikan Pemprov Jabar dan pusat untuk memperlancar proses penanganan Covid-19 yang membeludak di Kota Tasikmalaya,” tuturnya.
Dikatakan Budi, kondisi ini tidak terprediksi sebelumnya sehingga membuat Pemkot Tasikmalaya kelabakan. Saat ini pihaknya butuh kontrak baru perawat dan dokter spesialis serta sewa tempat RS darurat.
“Meski informasinya sewa hotel akan dibayar oleh pusat, kita jaga-jaga jika pasien terus membeludak,” ungkanya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum meminta pemerintah pusat segera mencairkan bantuan anggaran Covid-19 bagi kabupaten dan kota yang sudah kewalahan menangani lonjakan kasus gelombang kedua.
“Kota Tasikmalaya yang kini telah kewalahan dari jumlah tenaga medis dan anggaran yang sudah minim dengan adanya pasien positif membeludak dari klaster pesantren,” ucapnya.
Uu mengaku, kondisi tersebut telah disampaikan langsung oleh Wali Kota Tasikmalaya kepada dirinya. Dimana saat ini Gugus Tugas Covid-19 Kota Tasikmalaya kewalahan dari segi anggaran dan tenaga medis.
“Saya minta ke pusat untuk segera cairkan bantuan anggaran bagi kabupaten/kota darurat Covid-19 dan bukan hanya berbentuk bantuan masker. Bukan hanya itu, bantuan bagi pesantren terdampak pun harus diprioritaskan,” tuturnya.
Dikatakan Uu, selama ini Kota Tasikmalaya termasuk salah satu dari 5 daerah penanganan Covid-19 terbaik di Jawa Barat. Terbukti, pada gelombang pertama langkah cepat dan antisipasi penyebaran Covid-19 mampu menurunkan kasus penyebaran.
Uu pun meyakini dengan anggaran dan tenaga medis yang optimal, Kota Tasikmalaya mampu menangani kasus corona dengan maksimal.
“Kota Tasikmalaya itu paling terbaik masuk dalam 5 daerah terbaik penanganan Covid-19. Makanya, kalau anggarannya maksimal dan tenaga medis optimal akan cepat lagi menangani penyebaran corona gelombang kedua ini dari klaster pesantren,” ungkapnya. @arn
