DPRD DIY saat koordinasi dengan Gugus Tugas di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (29/12/2020) siang./visi.news/istimewa VISI.NEWS – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memaparkan beberapa hal penting kepada Gugus Tugas Covid-19 DIY terkait dengan jumlah kasus positif yang terus melonjak tajam.
“Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DIY per hari ini sebanyak 11.602 kasus,” ungkap Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, saat rapat di Ruang Paripurna DPRD DIY, Selasa (29/12/2020).
Lebih lanjut Huda, panggilan akrabnya, menyatakan beberapa hal yang perlu menjadi bahan pertimbangkan oleh Pemerintah DIY dalam memutuskan kebijakan ke depannya.
Hal tersebut adalah pertama, ia menilai kebijakan Rapid Antigen tidak efektif lantaran menuai kontroversi di kalangan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) sebab terlalu memberatkan para pemesan hotel.
Hal ke dua, ia berpendapat bahwa sampai saat ini belum ada solusi mengenai lonjakan kapasitas Rumah Sakit Rujukan Covid-19. Pasalnya, berdasarkan laporan yang ia dapatkan, banyak masyarakat yang kesulitan mencari tempat tidur di Rumah Sakit.
“Tapi kalau saya lihat di twitter Humas Pemda, penggunaan 93 persen. Masih ada sekitar 10an persen. Tapi kenapa masih banyak orang yang susah mencari tempat tidur di Rumah Sakit? Saya ada datanya ini, 16 orang warga DIY tidak bisa mendapat tempat tidur,” ungkapnya.
Huda mendesak agar Pemerintah DIY mengoptimalkan pelayanan kesehatan yang ada saat ini.
Hal ke tiga, ia mempertanyakan optimalisasi alat pendeteksi Covid-19 yang diciptakan oleh Akademisi dari UGM.
Hal ke empat, dirinya meminta agar kejelasan tahapan vaksinasi Covid-19 dapat dipaparkan secara gamblang dan rinci.
Hal ke lima, yakni terkait pembatasan pergerakan manusia untuk mengurangi penyebaran kasus Covid-19 di DIY. “Karena untuk menghadapi libur Natal dan Tahun Baru, Prokes saja tidak akan cukup. Perlu adanya pembatasan orang. Ini lima hal yang saya usulkan,” tegasnya.
Huda mengaku prihatin karena, menurut data, penambahan 5.000 kasus di DIY terjadi hanya dalam waktu 2 bulan.
“Itu dua bulan 5.000 kasus. Bagaimana tidak, per harinya mencapai 200 kasus. Sementara positivity rate sekarang kan sudah 20 persen, tiga kali lipat dari ketetapan WHO,” imbuhnya.
Sementara itu, desakan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto. Eko mengatakan, perlu adanya koordinasi antara penegak hukum dari Pemerintah DIY dengan Pemerintah Kota/Kabupaten.
Jelas Eko, hal tersebut berkaitan dengan pengawasan penegakan Protokol Kesehatan (Prokes) di destinasi wisata, hotel, hingga tingkat RT/RW.
“Kalau berkaitan hotel, itu kemarin saya survey masuk kewenangan Satpol PP Kota/Kabupaten. Nah, ini perlu ada koordinasi yang baik, termasuk pengawasan hingga RT/RW,” tegas Eko, saat rapat di Ruang Paripurna DPRD DIY, Selasa (29/12/2020).
Eko menegaskan, Pemerintah DIY harus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya Covid-19, serta melakukan tindakan tegas terhadap hotel yang melanggar Prokes.
Tambah Eko, Pemerintah DIY juga harus mampu mendisiplinkan masyarakat untuk tetap melakukan penerapan Prokes dengan melibatkan Linmas (Perlindungan Masyarakat), Destana (Desa Tangguh Bencana), dan berbagai organisasi lain.
Lebih lanjut Eko menegaskan, Pemerintah DIY diharapkan bekerja sama dengan kampus-kampus atau Rumah Sakit Rujukan untuk mengangkat relawan bukan melalui rekruitmen, akan tetapi melalui sistem.
“Pemda supaya bisa membiayai para Koas, dan para calon Nakes yang sedang menempuh pendidikan, agar dapat diberdayakan dalam penanganan Covid-19,” pungkasnya. @yus
