VISI.NEWS | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 2025 tentang pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas layanan bagi jamaah haji dan umrah Indonesia, terutama dalam hal penyediaan akomodasi yang lebih baik dan memadai di Tanah Suci.
Inpres yang ditandatangani pada 6 Agustus 2025 ini menekankan pentingnya percepatan pembangunan kawasan khusus bagi jamaah Indonesia. Presiden Prabowo menginstruksikan agar pembangunan tersebut dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan terkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia.
“Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah, Kerajaan Arab Saudi,” demikian penegasan Presiden dalam Inpres tersebut yang dikutip NU Online pada Jumat (19/9/2025).
Pembangunan Kampung Haji Indonesia ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan melibatkan sejumlah kementerian dan badan negara yang mendapat mandat khusus. Di antaranya adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), serta Kementerian Haji dan Umrah.
Kementerian Keuangan diminta untuk memberikan dukungan fiskal, termasuk pembiayaan dan insentif perpajakan, guna mendukung keberlanjutan pembangunan tersebut. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri berperan dalam mengawal diplomasi dengan Pemerintah Arab Saudi, mengatur aspek hukum internasional, serta memfasilitasi kerja sama dengan otoritas terkait.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi, melalui Danantara, akan bertanggung jawab dalam menghadirkan mitra investasi serta mengurus perizinan pembangunan dengan otoritas Arab Saudi. Danantara juga berperan sebagai pelaksana utama dalam perencanaan, pembentukan perusahaan patungan, serta penunjukan konsultan dan kontraktor. Selain itu, BPKH akan berfokus pada pendanaan dan kemitraan dengan Danantara dan Kementerian Haji dan Umrah.
Pembangunan Kampung Haji Indonesia akan dibiayai melalui berbagai mekanisme, termasuk sumber dana dari Danantara, BPKH, APBN, serta kemitraan dengan pihak dalam dan luar negeri. Pemerintah Indonesia juga akan mencari pendanaan dari sumber-sumber sah lainnya untuk memastikan kelancaran proses pembangunan.
Prabowo menekankan pentingnya koordinasi antara semua kementerian dan lembaga dalam melaksanakan Inpres ini. Dalam instruksinya, ia juga meminta agar setiap menteri dan kepala badan yang terlibat melaporkan perkembangan pembangunan secara berkala kepada Presiden. “Menteri/Kepala Badan wajib melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif,” tegasnya.
Presiden berharap pembangunan Kampung Haji Indonesia ini dapat menjadi terobosan besar yang akan meningkatkan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia selama berada di Tanah Suci. Selain itu, proyek ini juga akan menjadi simbol penguatan hubungan strategis antara Indonesia dan Arab Saudi yang semakin erat.
Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah memproses pembelian lahan di Makkah. “Ada delapan plot strategis yang ditawarkan pemerintah Arab Saudi melalui Royal Commission Makkah, beberapa di antaranya berlokasi sangat dekat dengan Masjidil Haram,” ujarnya pada 30 Juli 2025.
Rosan menambahkan bahwa undang-undang yang mengatur kepemilikan tanah oleh pihak asing di Arab Saudi baru saja diubah dan akan berlaku efektif mulai Januari 2026. Hal ini menunjukkan keseriusan kedua negara dalam memfasilitasi jamaah Indonesia. Danantara juga akan memimpin negosiasi dan bertanggung jawab atas proses akuisisi lahan ini, yang akan menjadi dasar pembangunan Kampung Haji Indonesia di Makkah.
@uli
