VISI.NEWS |BANDUNG – Menguatkan pernyataan Ketua DPD NasDem Kabupaten Bandung Agus Yasmin, Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Bandung Toni Permana menegaskan sepakat dan menyetujui agar rencana kenaikan dana bantuan keuangan (Bankeu) Partai Politik (Parpol) untuk sementara waktu ditunda.
Menurutnya, apa yang disampaikan Ketua DPC NasDem Kabupaten Bandung tersebut wujud dari konsistensi Partai NasDem yang terus mengedepankan garis politik, politik kebangsaan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan parpol.
“Yah intinya sepakat dan menyetujui dengan statement Ketua DPD NasDem untuk menunda kenaikan bankeu parpol, hal ini wujud konsistensi Partai NasDem mengedepankan garis politik yang disebut Politik Kebangsaan,” tegasnya.
Selain itu, Partai NasDem memandang bahwa, dengan keterbatasan APBD, Pemkab Bandung disarankan agar lebih memprioritaskan guna membiayai berbagai kepentingan atau kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh.
“Penanganan Covid-19, bencana yang masih terjadi, pembangunan infrastruktur yang belum maksimal dan lain-lain, mungkin itu yang menjadi lebih di prioritaskan oleh APBD tahun depan, ketimbang kenaikan dana bankeu parpol,” kata Toni.
Untuk itu, Kepada VISI.NEWS Senin (25/7/22) Toni meminta agar Pemkab Bandung terus melakukan pelayanan dasar yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, sebelum akhirnya benar-benar terselesaikan.
“NasDem memandang bahwa untuk sementara kenaikan bantuan dana parpol ditunda terlebih dahulu untuk kemudian potensi anggaran yang ada diarahkan untuk hal-hal yang lebih diperlukan saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Politik Dagri dan Pembinaan Ormas Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung, Edi Suheri yang biasa disapa Edo menjelaskan, aspirasi yang disampaikan oleh Ketua dan Sekretaris DPD NasDem tersebut meminta agar dana bankeu parpol untuk tahun ini ditunda.
“Ya benar tadi Pak Ketua dan Sekretaris DPD NasDem Kabupaten Bandung menyampaikan agar seyogianya dana bankeu parpol dipending dulu, sehingga kewajiban pokok-pokok pemerintah betul-betul terpenuhi,” ungkap Edo.
Sekedar informasi, sebelumnya Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung diketahui sudah melakukan pembahasan dengan Komisi A DPRD Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, berkaitan dengan pembahasan dan mekanisme, tatacara serta kebutuhan faktual dilapangan.
“Sudah dua kali kami dipanggil Komisi A DPRD Kabupaten Bandung untuk membahas mengupas tuntas kaiatan dana bankeu parpol tentunya kami menyampaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya.@eko
