VISI.NEWS | SURABAYA – Kelompok peretas (hacker) Brain Cipher mengumumkan bahwa mereka akan merilis kunci enkripsi untuk membuka akses data pemerintah Indonesia yang “disandera” secara cuma-cuma. Brain Cipher diduga bertanggung jawab atas serangan ransomware yang menjangkit server Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya sekitar dua pekan lalu. Pengumuman ini disampaikan melalui akun monitoring dark web, @stealhtmole_int.
Dalam unggahannya, Brain Cipher menyebut bahwa kunci enkripsi untuk PDNS 2 akan dirilis pada Rabu (3/7/2024). Mereka menegaskan bahwa tujuan perilisan ini adalah untuk membuktikan bahwa pemerintah Indonesia memerlukan keamanan siber yang lebih kuat, terutama dalam hal sumber daya manusia (SDM).
“Hari Rabu ini, kami akan merilis kunci enkripsi (PDNS 2) kepada pemerintah Indonesia secara gratis. Kami harap serangan kami membuat pemerintah sadar bahwa mereka perlu meningkatkan keamanan siber mereka, terutama merekrut SDM keamanan siber yang kompeten,” ujar Brain Cipher. “Serangan kami tidak melibatkan isu politik, dan murni merupakan ransomware yang meminta tebusan seperti biasanya,” imbuh Brain Cipher, sebagaimana dikutip KompasTekno dari akun X @stealhtmole_int.
Brain Cipher juga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kegaduhan yang mereka buat. “Kami meminta maaf kepada publik atas semua yang terjadi, dan kami juga meminta publik paham bahwa keputusan ini kami buat secara independen, tidak dipengaruhi oleh siapapun,” tulis mereka.
Unggahan ini diakhiri dengan permintaan donasi sukarela kepada kelompok hacker tersebut dan janji bahwa pada Rabu besok, kunci enkripsi PDNS 2 akan benar-benar dirilis ke publik. “Pada Rabu besok, kami berjanji akan merilis kunci tersebut dan tetap berpegang teguh pada apa yang kami sudah katakan,” pungkas Brain Cipher.
Sebelumnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkap bahwa gangguan yang terjadi di server PDNS disebabkan oleh serangan ransomware Lockbit 3.0 varian baru bernama Brain Cipher. “Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Sampel ransomware ini akan dianalisis lebih lanjut dengan melibatkan entitas keamanan siber lainnya,” kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian, dalam siaran pers Kominfo pada Selasa (25/06/2024).
Akibat serangan tersebut, Menteri Kominfo Budi Arie mengungkapkan bahwa peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dollar AS (sekitar Rp 130 miliar). Serangan ini menyebabkan gangguan pelayanan pada 210 instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves), Kementerian PUPR, LKPP, hingga Pemerintah Daerah Kediri. Gangguan paling parah terjadi pada pelayanan keimigrasian Kemenkumham, yang merupakan salah satu layanan publik yang paling sering diakses masyarakat.
@shintadewip
