VISI.NEWS – Drs. Usman Sayogi JB MSi, resmi mendampingi Teh Nia untuk maju sebagai calon wakil Bupati Bandung pada Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.
Namun, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bandung ini sempat tidak diinginkan keluarga untuk maju dalam Pilkada tersebut. Baru setelah dijelaskan terkait pencalonannya itu, akhirnya dia direstui oleh seluruh keluarganya maju sebagai calon wakil bupati Bandung mendampingi Hj Kurnia Agustina. Pencalonannya itu ditegaskan dalam sebuah acara silaturahmi dengan awak media di Soreang, Senin (13/7).
“Pencalonan saya ini emang awalnya kurang direspons keluarga, namun setelah saya jelaskan bahwa ini kepercayaan kepada saya. Bahwa ini adalah pengabdian, bahwa ni adalah perjuangan demi kemajuan Kabupaten Bandung. Makanya alhamdulillah akhirnya saya direstui keluarga,” terang “pituin” urang Soreang ini.
Dia menjelaskan kedatangannya ke Jakarta ataa seizin pimpinannya, yakni Bupati Bandung. Selain itu, dia juga tidak mengenakan atribut partai saat di DPP Golkar untuk menerima rekomendasi dari DPP Golkar yang diserahkan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Sutanto di Jakarta, Minggu, 13 Juli 2020. Usman Sayogi yang akrab disapa Usman ini mengaku siap mundur dari pekerjaannya sebagai ASN di Pemkab Bandung.
Usman menegaskan bahwa putusan itu sifatnya hanya rekomendasi untuk didaftarkan ke KPU dalam mengikuti kontestansi pilkada.
“Rekomendasi itu sifatnya masih bisa dipertimbangkan lagi oleh saya, apa saya tetap mempertahankan lima tahun lagi sebagai ASN atau maju menjadi calon wakil bupati dalam Pilkada serentak nanti,” tegasnya.
Usman mengapresiasi atas rekomendasi DPP Golkar dalam pencalonan dirinya sebaga calon wakil bupati.
“Saya menganggap ini sebagai bentuk apresiasi masyarakat atas kinerja pribadi saya dan itu harus dihargai,” ucap Usman Sayogi.
Usman menilai, sebagai ASN sah-sah saja bila dirinya menghadiri undangan Partai Golkar beberapa hari lalu. Tapi saat itu, kata dia, tidak serta merta mendaftarkan atau mencalonkan diri sebagai calon wakil bupati, tapi itu betul-betul kepercayaan Partai Golkar.
“Masalah teknis di Partai Golkar, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi, ada mekanisme tertentu. Itu urusan Partai Golkar,” pungkasnya. @pih