Kemenag Diminta Serahkan Haji Reguler kepada PIHK

Editor :
Jemaah dengan jumlah terbatas melaksanakan salat dengan menjaga jarak di Masjidilharam, Mekah./tangkapan layar/via republika.co.id/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS – Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (Forum SATHU) menjelaskan, pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dapat menjadi pintu masuk membedah sistem perhajian.

Forum SATHU pun mengungkapkan, ada lima solusi untuk mengatasi persoalan haji. Salah satunya menyerahkan penyelenggaraan haji kepada PIHK.

Sekjen Forum Sathu Artha Hanif menjelaskan, pemerintah bisa bekerja sama dengan agen travel yang telah memiliki izin sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) untuk menyelenggarakan haji reguler.

Jadi, kata dia, ketika ada pengusaha PIHK yang sangat memahami persoalan dan punya daya finansial yang kuat, maka bisa diizinkan menyelenggarakan haji reguler.

“Serahkan saja kepada PIHK melakukannya, ngapain beban itu ditanggung pemerintah lagi,” kata dia kepada wartawan di Wisma Maktor setelah rapat dengan Kemenko PMK, Jumat (8/1/2021), seperti dilansir republika.co.id.

Artha mengatakan, pertimbangan pemerintah memberikan PIHK penyelenggaraan haji reguler agar tidak menjadi beban anggaran pemerintah. Untuk itu pemerintah harus bekerja sama dengan PIHK yang memenuhi persyaratan untuk tender pelaksanaan dan pelayanan haji reguler.

“Dasarnya apa yaitu untuk efisiensi cost,” kata dia.

Dia juga meminta pemerintah menjadikan PIHK sebagai operator pelaksanaan dan pelayanan haji reguler. Jadi, pemerintah tidak lagi sebagai operator, cukup menjadi regulator yang mengatur semua penyelenggaraan haji termasuk menetapkan besaran biaya haji.

“Serahkan saja haji itu kepada pihak PIHK karena dia ‘kan telah diberi izin untuk menyelenggarakan haji,” kata dia.

Jika PIHK dipercaya menyelenggarakan haji reguler, akan banyak menyerap tenaga kerja. Hal itu tentunya kata dia telah sesuai dengan UU Cipta Kerja di mana peraturan undang-undang ini untuk mempermudah lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia.

“Intinya Kemenag melepaskan haji ini untuk menyelamatkan haji ke depan,” katanya.

Dia juga merekomendasikan PIHK bekerja sama dengan BPKH mengelola dana seluruh haji, baik haji reguler maupun haji khusus.

Tidak hanya itu, Artha menjelaskan, Forum SATHU merekomendasikan moratorium agar mengurangi beban antrean jemaah di depan.

“Fokus menyelesaikan yang sudah antre hingga 40 tahun. Tujuannya supaya tidak menambah lagi beban ke depannya,” kata dia.

Selain itu, pemerintah diminta membedah dan kaji ulang struktur pembiayaan haji reguler yang bertujuan untuk bisa melakukan efisiensi cost.

Menurut dia, selama ini, PIHK telah mengetahui banyak sekali biaya tak perlu tapi tetap diadakan.

“Hal ini tujuannya untuk efisiensi cost demi tercapainya pelayanan standar sesuai ketentuan dan syariat agama,” kata dia. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Dirut: Pesawat Sriwijaya SJ 182 Layak Terbang

Ming Jan 10 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS – Direktur Utama Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena mengatakan pesawat hilang kontak, Sriwijaya SJ 182, layak terbang. “Kondisi pesawat dalam kondisi sehat,” kata dia dalam jumpa pers di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, Sabtu (9/1/2021), seperti dilansir Antara. Ia mengatakan, sebelum SJ 182 terbang, dinyatakan tidak mengalami kerusakan. Sebelum […]