Kemenag-DPR Petakan Masalah Penyelenggaraan Haji

Editor Butuh alternatif penyelenggaraan ibadah haji pada 1442 H/2021 M di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengancam./ilustrasi/republika.co.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI-NEWS.COM – Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI membahas mitigasi penyelenggaraan haji Tahun 2021 seiring masih berlangsungnya pandemi Covid-19.

“Sesuai arahan Bapak Menag Fachrul Razi, kami melanjutkan diskusi intensif dengan unsur pimpinan Komisi VIII, terkait mitigasi penyelenggaraan ibadah haji 1442 Hijriah,” kata plt Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Oman Fathurahman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (11/12/2020), seperti dilansir ihram.co.id.

Ia menjelaskan, pembahasan oleh dua pihak terkait mitigasi haji itu digelar di Jakarta dalam bentuk focusgroupdiscussion (FGD). Hadir unsur pimpinan Kementerian Agama dan pimpinan Komisi VIII DPR.

Menurut Oman, pandemi Covid-19 masih belum berakhir. Pemerintah Arab Saudi sampai kini belum memberikan informasi resmi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

Sementara, kata dia, waktu terus berjalan sehingga Kemenag harus menyiapkan mitigasi berbagai kemungkinan skema penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.

Dalam FGD tersebut berbagai potensi masalah dipetakan dan disiapkan skema mitigasinya.

“Kita harus siap dengan segala kemungkinan, termasuk kemungkinan jika haji diselenggarakan dalam situasi yang belum normal karena pandemi,” kata Oman.

Ia mengatakan Kemenag-DPR memetakan masalah penyelenggaraan haji, antara lain terkait tiga skema penyelenggaraan ibadah haji, kuota normal, pembatasan kuota dan pembatalan keberangkatan dan dampak yang ditimbulkannya.

Dampak tersebut, kata dia, terutama terkait layanan akomodasi, transportasi, konsumsi dan juga kesehatan, termasuk juga kemungkinan dampak pada Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

“Ini semua kami bahas bersama dengan Komisi VIII untuk dimatangkan persiapan berikut mitigasinya,” kata Oman.

Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengatakan pihaknya segera menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Agama dengan melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri dan Gugus Tugas Covid-19 untuk membantu menyinergikan skema mitigasi penyelenggaraan haji 2021.

Baca Juga :  Persib Sudah Gatal Ingin Lumat Bali United

Anggota Komisi VIII Bukhori Yusuf meminta Kemenag agar jangan lengah dan tetap memperhitungkan kemungkinan haji masih dalam situasi belum normal.

“Meski misalnya sudah ada vaksin, tetap harus diantisipasi bahwa penyelenggaraan ibadah haji masih dalam masa transisi. Jadi, perhitungan biaya haji pun harus disesuaikan,” kata dia. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

WISATA RELIGI: Masjid Istiqlal Berbenah, Ingin Jadi Pusat Wisata Religi Global dan Milenial

Sab Des 12 , 2020
Silahkan bagikanVISI-NEWS.COM – Masjid Istiqlal yang terletak di Pusat Jakarta tengah berbenah untuk meningkatkan branding sebagai wisata religi global pada 2021 nanti. Hal tersebut diucapkan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal Prof Nasarudin Umar saat berbicara dalam acara “Potensi Wisata Religi di Indonesia dan Pemanfaatan Media Sosial” baru-baru ini. Kata Porofesor Umar, ia ingin mempertegas Masjid […]