Kemenag Minta KBIHU Moderat Bina Jemaah Haji dan Umrah

Editor :
Dirjen PHU Kemenag Hilman Latief./via kemenag.go.id/ist.

Silahkan bagikan

VISI.NEWS | BOGOR – Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief meminta Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) memberikan pemahaman moderat dalam pembinaan jemaah haji dan umrah.

“Dalam hal pembinaan dan bimbingan kepada jemaah haji, KBIHU diminta untuk mengambil sikap moderat dan tidak menyampaikan hal-hal yang dapat memberatkan jemaah haji,” ungkap Hilman saat Finalisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) KBIHU, di Bogor, Kamis (11/11/2021), dilansir kemenag.go.id.

Hal ini perlu dilakukan, menurut Hilman, agar jemaah haji dan umrah dapat melaksanakan ibadah dengan nyaman. Terutama bagi jemaah lansia atau risiko tinggi (risti).

Hilman menilai, jemaah mandiri perlu menjadi inspirasi seluruh penyelenggara KBIHU dalam melaksanakan bimbingan manasik kepada jemaahnya.

“Pembinaan Mandiri berarti proses pembinaan dan pembelajaran manasik yang dilakukan oleh KBIHU berorientasi pada pembentukan jemaah yang mampu berdiri sendiri baik dalam pelaksanaan ibadah atau ketika menghadapi permasalahan di lapangan,” jelasnya.

Menurutnya, dengan masa tunggu (waiting list) keberangkatan jemaah haji yang semakin tahun semakin panjang menjadi salah satu concern yang saat ini dipikirkan Pemerintah. Jika tidak segera dicarikan formulasi yang tepat, tentunya hal ini bisa menjadi permasalahan.

“KBIHU sebagai mitra pemerintah perlu mengambil peran khususnya memberikan penjelasan dan pembinaan yang memadai bahwa permasalahan kuota yang dihadapi saat ini terus sedang diupayakan dicarikan solusinya dan tetap istikamah terus melakukan pembinaan,” tuturnya.

“Kami juga berharap KBIHU tetap semangat melakukan pembinaan dan bimbingan manasik dengan pola menyesuaikan kondisi Covid 19 saat ini,” tambahnya.

Menindaklanjuti UU 8 Tahun 2019, Pemerintah saat ini sedang melakukan penyusunan RPMA KBIHU yang nanti di dalamnya mengatur beberapa hal teknis terkait KBIHU baik mengenai persyaratan izin operasional, evaluasi, standarisasi bimbingan dan pendampingan serta akreditasi KBIHU. PMA tersebut nantinya akan dipakai sebagai pedoman operasional KBIHU yang resmi pasca terbitnya UU 8 Tahun 2019.

Baca Juga :  BMKG Peringatkan Cuaca Ekstrem di Jawa Barat dan Provinsi Lainnya dalam Lima Hari ke Depan

Dengan terbitnya PMA KBIHU tersebut, penerbitan izin operasional KBIHU baru akan dilakukan dengan pola penerbitan menyesuaian dengan regulasi yang baru. Di samping itu dalam rangka evaluasi dan penilaian terhadap kinerja KBIHU, pemerintah juga akan melakukan akreditasi dan evaluasi secara berkala untu memastikan pelayanan bimbingan dan pendampingan jemaah sesuai dengan koridor dan regulasi yang telah digariskan.

Ia berharap dengan penyusunan RPMA ini, ke depan pelaksanaan pembinaan jemaah haji dapat mengalami peningkatan.

“Semoga acara ini berjalan lancar dan menghasilkan keputusan dan regulasi yang bisa memberikan payung untuk KBIHU dalam melaksanakan amanahnya yaitu bimbingan dan pendampingan kepada Jemaah haji,” pungkasnya.

Turut hadir pada acara tersebut, pejabat dan staf dilingkungan Ditjen PHU, pejabat di Biro Hukum dan KLN, Forum Komunikasi (FK) KBIHU dan KBIHU di Kabupaten Bogor. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

30 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Kampus UI Dalam Setahun Terakhir

Ming Nov 14 , 2021
Silahkan bagikanmoreVISI.NEWS | JAKARTA – Aliansi Kekerasan Seksual dalam Kampus se-UI mencatat masih ada puluhan kasus kekerasan seksual di kampus Universitas Indonesia yang belum terselesaikan. Data ini dikumpulkan dari Juni 2020 hingga 2021, Direktorat Advokasi HopeHelps UI mencatat ada 30 laporan kasus kekerasan seksual di lingkungan UI. “Tiga dari 30 […]