Kemenag Perlu Tindaklanjuti Teknis Umrah dengan Arab Saudi

Editor Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti. /visi.news/ist
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membuka pintu masuk kepada jamaah umrah dari Indonesia perlu ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama RI mengenai teknis pelaksanaannya.

“Jadi yang harus dilakukan oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama RI saat ini adalah membahas mengenai teknis pelaksanaannya dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi karena pelaksanaan umrah pada masa pandemi Covid-19 ini perlu penyesuaian-penyesuaian di lapangan dengan teta[ mematuhi dan menjalankan Prokes sesuai ketentuan WHO dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” kata Anggota Komisi VIII DPR RI Endang Maria Astuti dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (10/11/21).

Menurut Endang, kebijakan umrah untuk jamaah haji Indonesia merupakan pertama kalinya dibuka selama masa pandemic Covid-19. Kebijakan ini tentu perlu dibahas secara detail dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi agar pada pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah di lapangan yang akan menyulitkan dan merugikan jamaah.

“Saya sejak awal telah mewanti-wanti Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk cepat tanggap dan antisipatif dalam menyiapkan segala hal teknis di lapangan untuk keselamatan, keamanan dan kenyamanan jamaah umroh Indonesia,” ujar Srikandi Beringin ini.

Pada masa pandemi Covid-19, jamaah umrah harus menerapkan Protokol Kesehatan mulai dari memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, sampai kebijakan yang lebih teknis seperti melakukan test PCR dan menjalani masa karantina/isolasi baik sebelum ataupun setelah pulang dari di Arab Saudi.

Berbagai penyesuaian atas pelaksanaan umrah di masa pandemi ini sudah tentu harus ditindaklanjuti dan disepakati bersama dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi.

Bagaimanapun kesepakatan itu penting untuk menghindari terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan ibadah umrah.
Aktivis perempuan dan anak yang juga pegiat di bidang agama ini mengusulkan agar pembicaraan mengenai teknis pelaksanaan ibadah umrah ini didetailkan sampai pada biayanya sehingga jamaah umrah Indonesia mendapat kepastian mengenai prosesi umrah yang akan dilaksanakan termasuk biayanya.

Baca Juga :  UU HKPD Wujud Komitmen Bersama Penguatan Kualitas Desentralisasi Fiskal Untuk Kesejahteraan Rakyat

“Selama ini kan orang bertanya-tanya berapa ya biaya umrah pada masa pandemi Covid-19? Ada yang bilang mahal, ada yang bilang ah paling naik sedikit. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus disepakati dalam pembicaraan teknis dengan Saudi itu sehingga jamaah umrah Indonesia bisa memiliki pedoman dalam melaksanakan umrah baik terkait dengan prosesi pelaksanaan maupun biaya yang diperlukan,” jelas Wakil Rakyat dari Dapil Jateng IV selama dua periode ini.@mh

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Next Post

Mahfud MD Bicara Penerapan Syariah dalam Konteks NKRI

Kam Nov 11 , 2021
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, Indonesia sebagai negara Pancasila yang berketuhanan tidak memberlakukan hukum agama tertentu, tetapi wajib semua pemeluk agama untuk menjalankan ajaran agamanya. Hal ini disampaikan oleh Mahfud MD dalam pembukaan Ijtima Ulama Ketujuh Majelis Ulama […]