Kemenag Terbitkan Sertifikat Halal Gratis bagi UMK

Editor Sekjen Kemenag Nizar./via kemenag.go.id/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Pemerintah tengah gencar menyosialisasikan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Selain memacu kembali roda perekonomian, hal itu diharapkan juga dilakukan memicu geliat Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
Program P3DN ini diharapkan dapat menjadi solusi atas menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi yang melanda hampir seluruh dunia dalam kurun 2 tahun terkahir.

“Kementerian Agama sangat mendukung program P3DN ini, dan salah satu langkah konkretnya adalah dengan menerbitkan sertifikat halal gratis bagi UMK dalam program Sertifikat Halal Gratis (Sehati),” ujar Sekjen Kemenag Nizar di Jakarta, Kamis (14/4/2022), dilansir dari laman resmi Kemenag RI.

“Tahun 2022, Kementerian Agama menargetkan 10 juta produk UMK bersertifikat halal. Ini merupakan usaha untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan juga memberikan rasa aman bagi masyarakat atas penggunaan produk dalam negeri,” lanjutnya.

Dikatakan Nizar, program Sehati ini benar-benar digarap serius oleh Kementerian Agama. Selain sertifikasi gratis, Kementerian Agama juga melakukan pelatihan kepada 100.000 pendamping proses produk halal untuk mendukung self declare produk-produk UMK.

“Kemenag juga memberikan edukasi dan literasi halal UMK, melakukan ekspor produk halal, bekerja sama dengan marketplace untuk placement merchant produk halal UMK dan melakukan kampanye beli produk halal dengan hastag #beliyanghalal,” terang Nizar.

“Kami yakin sepenuhnya bahwa dengan sertifikat halal ini, penggunaan produk halal di dalam negeri dapat meningkat dan geliat ekonomi bisa kembali bangkit,” pungkas Nizar. @fen

Baca Juga :  Kemenag: Pelaku Sodomi 15 Anak di Pangalengan Bukan Guru Pesantren

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

DPR: Tidak Ada Regulasi Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Jum Apr 15 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Menurut dia, tak ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang perpanjangan masa jabatan kepala daerah. Dan ada pula Undang-Undang (UU) […]