Kemendikbud Ristek Didesak Kaji Kembali Masuknya Bahasa Daerah dalam RUU Sisdiknas

Editor Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih./via dpr.go.id/devi/man/ist.
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan Komisi X mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) mengkaji kembali masuknya bahasa daerah dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai muatan wajib dalam kurikulum dan frasa ‘Gaji Guru’ di luar alokasi anggaran minimal 20 persen APBN dan APBD sektor pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan Abdul Fikri Faqih sebagaimana termaktub dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung terkait penyampaian aspirasi terkait urgensi perubahan UU Dikti dan UU Sisdiknas serta masukan terhadap RUU Sisdiknas yang digelar di Ruang Rapat Komisi X DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/11/2022).

Lebih lanjut, Abdul Fikri Faqih menyatakan Komisi X akan mengkaji lebih lanjut muatan materi RUU Sisdiknas yang menggunakan pendekatan omnibus law yang memadukan diantaranya UU Pendidikan Tinggi.

“Agar tidak menghilangkan pasal-pasal mendasar, tidak terjadinya komersialisasi pendidikan tinggi serta terjaminnya pemenuhan fasilitas beribadah mahasiswa di perguruan tinggi,” ujar Abdul Fikri Faqih, dilansir dari laman resmi DPR RI.

Komisi X selanjutnya akan menindaklanjuti masukan dan usulan yang disampaikan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung menjadi pertimbangan pengambilan kebijakan dan disampaikan kepada Pemerintah (Kementerian dan Lembaga terkait) dalam agenda penyusunan RUU Sisdiknas dan dalam perubahan UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Tak hanya itu, Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyampaikan Komisi X DPR RI melalui Badan Legislasi DPR RI meminta Pemerintah untuk mengkaji ulang draf dan naskah akademik RUU Sisdiknas.

Baca Juga :  Kadiv Humas Polri, "Irsus Menetapkan Irjen FS Diduga Melakukan Pelanggaran, Ketidakprofesional olah TKP"

”Dengan membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan lebih luas,” tandas Legislator Dapil Jawa Tengah IX itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Temanggung Agus Suwarjo mengusulkan adanya pasal tertentu dalam RUU Sisdiknas yang mengatur bahasa pengantar di dalam proses pembelajaran menggunakan bahasa daerah.

“Karena di Kurikulum Merdeka yang baru sudah tidak ada bahasa daerah tapi adanya seni dan budaya. Kami mengusulkan agar bahasa daerah menjadi muatan wajib dalam Pasal 80, tidak hanya Muatan Lokal yang menjadi muatan wajib di kurikulum,” usulnya. @fen

Fendy Sy Citrawarga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Kemenag: Meningitis Bukan Syarat Keberangkatan Umrah, Dianjurkan untuk Komorbid

Kam Nov 17 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Kementerian Agama memastikan vaksinasi meningitis sudah bukan lagi menjadi persyaratan untuk keberangkatan jemaah umrah. Vaksin tersebut hanya diwajibkan bagi jemaah haji. “Vaksinasi meningitis bukan lagi menjadi persyaratan keberangkatan ke Arab Saudi bagi jemaah umrah. Vaksin meningitis hanya wajib bagi jemaah haji,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji […]