Kemenkominfo dan Siberkreasi Ajak Warganet Bayar Pajak Menggunakan Aplikasi Digital

Editor visi.news/istimewa
Silahkan bagikan

VISI.NEWS | JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi mendorong masyarakat Indonesia untuk membayar pajak secara digital pada acara daring bertajuk Obral Obrol liTerasi Digital: “Wajib Bayar Pajak, Wajib Paham Literasi Digital Juga Yuk!!”. Acara tersebut disiarkan secara langsung melalui akun YouTube dan Facebook Siberkreasi pada 10 Maret 2022.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bersama Siberkreasi Mengajak Warganet Membayar Pajak Menggunakan Aplikasi Digital
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bersama Siberkreasi Mengajak Warganet Membayar Pajak Menggunakan Aplikasi Digital

Beberapa pembicara penting yang turut mengisi, antara lain Kepala Subdit Penyuluhan Pajak Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP), Inge Diana Rismawati, content creator Martin Anugerah, serta Koordinator Gerakan #BijakBersosmed dan Founder HiPajak.id, Enda Nasution.

Memahami manfaat pajak

Pajak berfungsi sebagai sumber utama pemasukan negara yang akan dikeluarkan untuk mendanai konstruksi dan pembangunan infrastruktur publik, yang pada akhirnya dapat bermanfaat dan dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia.

“Sebelum memahami manfaat-manfaat pajak, kita harus mengetahui bahwa pajak berkontribusi sebesar 70% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tahun lalu, otoritas pajak Indonesia mengumpulkan sebanyak Rp1,230 triliun untuk pembiayaan di Indonesia. Kendati demikian, angka tersebut mengalami penurunan dari 2019 dengan total Rp1,330 triliun dari pajak yang terkumpul,” ungkap Inge.

Pajak juga digunakan untuk mendanai berbagai sektor publik. Meski begitu, selama pandemi ini, pajak dialokasikan untuk dua prioritas: pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan.

“Tolong jangan jadi free rider. Jangan meminta fasiltas yang melimpah dari negara, namun ketika diminta untuk membayar pajak, ada beribu alasan. Semoga masyarakat Indonesia, khususnya millennial, bisa mengapresiasi manfaat besar dari membayar pajak,” imbuh Inge.

Baca Juga :  Aa Maung: Pemkab Harus Cepat Tanggap, Siapkan Sarana Alternatif untuk Pasien Covid

Sebagai content creator, Martin Anugerah membagikan pandangannya perihal membayar pajak. “Saya tidak keberatan untuk membayar pajak, justru sebaliknya, saya sangat ingin membayar pajak. Karena pada dasarnya, pajak itu harus dibayar, baik dibayar di depan ataupun di belakang, artinya kalau tidak mau bayar pajak, pada akhirnya kita akan diminta dengan cara apapun. Selama pajak yang terkumpul dikelola dengan baik oleh pemerintah, saya bersyukur untuk itu karena yang diuntungkan dari pajak adalah kita sendiri.”

Bayar pajak secara digital

Saat ini, membayar pajak dapat dilakukan dengan lebih mudah daripada sebelumnya. Generasi saat ini dapat memanfaatkan berbagai aplikasi digital untuk memenuhi kewajiban perpajakan, mulai dari pencatatan, penghitungan, sampai penyelesaian pajak. Salah satu dari beragam aplikasi digital tersebut adalah HiPajak.id.

“Fiturnya semudah aplikasi chatting. Misalnya, tersedia informasi seputar pendapatan, total aset, status perkawinan, serta ada atau tidaknya anak kita. Untuk menggunakannya, kita hanya perlu akrab dengan fitur chatting. Jika kita mampu menggunakan (aplikasi) WhatsApp, maka kita pasti bisa menggunakan aplikasi ini dengan mudah,” ujar Enda.

Dengan menggunakan aplikasi pajak digital, dipadukan dengan berbagai fitur digital dan infrastruktur IT yang telah dikembangkan oleh DJP, membayar pajak menjadi lebih transparan dan mudah untuk masyarakat Indonesia.@mpa

M Purnama Alam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

1 April, Sidang Isbat Awal Ramadan 1443 H Digelar Secara Hybrid

Sel Mar 15 , 2022
Silahkan bagikanVISI.NEWS | JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar Sidang Isbat (penetapan) Awal Ramadan 1443 Hijriah secara hybrid, pada Jumat, 1 April 2022 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1443 Hijriah. “Karena masih pandemi, sidang akan kembali digelar secara hybrid, dalam arti gabungan antara daring dan luring dengan menerapkan protokol […]