VISI.NEWS | KOTA BANDUNG – Pemerintah terus mendorong percepatan renovasi dan konstruksi bangunan pesantren melalui program audit konstruksi nasional. Upaya ini kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah yang digelar di Hotel Pullman, Rabu (19/11/2025).

Pertemuan ini dihadiri perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta sejumlah instansi terkait, dengan fokus utama pada percepatan peningkatan infrastruktur pesantren di berbagai daerah.

Dalam konferensi pers, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, menjelaskan bahwa sebanyak 16 pesantren di Jawa Barat tengah menjalani audit konstruksi oleh Kementerian PU. Audit ini merupakan bagian dari tahap awal program nasional yang mencakup 80 pesantren di seluruh Indonesia.

Menurut Abdul Haris, pihaknya terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk memastikan hasil audit dapat menjadi dasar pengambilan keputusan terkait renovasi maupun rekonstruksi menggunakan anggaran APBN.

“Ini adalah pelaksanaan tahap kedua. Selanjutnya, audit juga akan dilakukan di Jawa Tengah yang menjadi salah satu provinsi terbesar. Kami bekerja sama dengan BPN dan Kementerian Agama untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa hasil audit sebagian telah disampaikan dan akan menjadi acuan untuk langkah strategis ke depan, terutama terkait manfaat bangunan dan pemenuhan aspek administrasi serta perizinan.

Dalam hal ini, koordinasi juga menggandeng Kementerian Dalam Negeri, mengingat proses perizinan berada di bawah kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

“Karena itu, kami berupaya bergerak cepat untuk memperbaiki dan meningkatkan kelayakan bangunan pada 80 titik di seluruh provinsi,” tegas Abdul Haris. @ihda