Kepala Kesbangpol Kabupaten Bandung Dr. H. Erik Juriara pada Sosialisasi Kewaspadaan Daerah Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung, di Aula IHCT Jalan Pajagalan 165, Kecamatan Banjaran, Kamis (11/5/2023). /visi.news/m. alfa fadillah VISI.NEWS | BANJARAN – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Dr. H. Erik Juriara mengingatkan bahwa masyarakat harus lebih proaktif untuk menjaga suksesnya pelaksanaan Pemilu 2024.
“Kabupaten Bandung ini tingkat kerawanan Pemilunya nomor 3 di Indonesia setelah Papua. Maka dari itu keterlibatan dan partisipasi masyarakat harus bisa dilakukan seluas-luasnya,” ungkapnya pada Sosialisasi Kewaspadaan Daerah Menjelang Pemilu Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bandung, di Aula IHCT Jalan Pajagalan 165, Kecamatan Banjaran, Kamis (11/5/2023).
Kegiatan yang diikuti jajaran pengurus PCNU dan MWCNU ini dihadiri oleh Ketua KPU Kabupaten Bandung H. Agus Baroya, Kordiv Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Bandung Hedi Ardia, Kapolresta Bandung Kusworo Wibowo yang diwakili Kasat Intelkam Polresta Bandung dan Agen Intelejen Binda Jabar Iwan Nuryan.
Lebih lanjut dikatakan Erik, porensi kerawanan sosial pada Pemilu 2024 itu antara lain menyangkut permasalahan bidang ideologi karena akan berhadapannya kelompok nasionalis dengan kelompok radikal dengan mengangkat isu Islamfobia dan komunis.
“Selain itu, isu SARA yang menyangkut yang menyangkut suku, agama, ras dan antargolongan. Isu negara Islam, ada kelompok yang mengharamkan Pemilu, dan isu rawan lainnya,” ujarnya.
Erik juga mengingatkan soal hoaks yang biasanya marak di media sosial (Medsos) , harus bisa di antisipasi. ” Masyarakat juga jangan mudah percaya, jangan mudah menshare informasi yang muncul melalaui media sosial. Harus dicermati dulu jangan sampai kita juga nanti ikut menyebarkan hoaks,” ungkap Erik.
Soal money politic, kata Erik juga bisa berpotensi timbulnya kerawanan sosial karena masyarakat banyak yang masih belum tahu mana yang kategori money politic mana yang bukan. “Melalui sosialisasi ini masyarakat mendapat pencerahan mengenai masalah ini. Sehingga nanti bisa membedakan money politic atau bukan,” tandasnya.
Erik juga mengingatkan bahwa Kabupaten Bandung juga akan menyelenggarakan Pilkades serentak di 22 desa yang bisa berpotensi munculnya kerawanan sosial.@alfa
